Home » Politik » Polemik Lahan Soho Selesai
Polemik Lahan Soho Selesai
Suasana rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi I DPRD Banggai dipimpin Winancy Ndobe bersama sejumlah pihak terkait keabsahan surat dan tanda tangan mantan Dandim 1308/LB Letkol Themy Usman, Senin (13/6).

Polemik Lahan Soho Selesai

LUWUK-Polemik antara LSM Surad yang dipimpin Arfan Mokoagow terkait lahan yang ditempati eks anggota Kodim 1308/LB di kelurahan Soho akhirnya selesai dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi 1 DPRD Banggai, Senin (13/6) di gedung Parlemen Lalong. Kasus itu bermula ketika Arfan Mokoagow, selaku ketua LSM Surad mengadu ke Komisi 1 DPRD Banggai terkait lahan di kelurahan Soho yang telah lama dikuasai anggota TNI dan saat ini hendak ditertibkan. Dalam aduannya, Ia mencurigai ada beberapa poin, seperti tanda tangan mantan Dandim Letkol Themy Usman yang berbeda antara surat satu dan lainnya, hingga stempel kodim yang tidak sama.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1, Winancy Ndobe, perwakilan dari kelurahan Soho menjelaskan bahwa lahan yang diperdebatkan sejatinya bukan milik Kodim 1308/LB dan juga bukan milik warga kabupaten Banggai, tetapi milik Pemerintah daerah. Dijelaskan bahwa lahan yang ditempati eks anggota TNI itu sudah dikuasai Kodim sejak tahun 1939, dan tercatat di Negara pada tahun 1930 (sesuai data Kodim). Karena adanya instruksi dari Panglima TNI untuk menertibkan aset TNI di seluruh wilayah, sehingga Kodim 1308/LB di bawah Komando Themy Usman saat itu mulai melakukan pendataan.  Kodim kemudian mengundang BPN dan pihak kelurahan untuk melakukan pengukuran. Ternyata, hasil pengukuran menyebutkan lahan yang dikuasai sudah lebih. Ada sekira 810 meter persegi yang tidak masuk dalam daftar lahan Kodim, namun dikuasai eks anggota TNI. Tidak ingin ada masalah, lahan yang tidak termasuk dalam daftar itu kemudian dikembalikan ke Pemda melalui pihak kelurahan.”Tiga mantan anggota kodim yang menempati tanah negara telah diundang dan diberi pemahaman bahwa lahan itu bukan bagian dari Kodim. Sehingga kita buat kesepakatan, yang mana ketika lahan dibutuhkan maka mereka harus pindah. Ada dua yang minta waktu dan kemudian keluar sendiri. Jadi kesimpulannya antara Kodim dengan kelurahan Soho tidak bersinggungan,” terangnya dalam rapat kemarin.
Senada dengan itu, Kasdim 1308/LB, Mayor Jufri Alihamu mengklarifikasi kecurigaan LSM. Ia menegaskan bahwa sebagai Kasdim memang biasanya ada beberapa surat dari Kodim 1308/LB yang diparafnya. Hanya saja, jika surat itu menyangkut aset atau surat penting lainnya hal itu ditandatangani langsung oleh Dandim. “Tanda tangan itu asli, karena zaman pak Themy ada perintah langsung dari pusat untuk segera amankan aset,” pungkasnya.
“Ada beberapa aset yang diamankan TNI dan yang tidak masuk dalam sertifikat Kodim maka kita kembalikan ke Pemda. Yang kita amankan itu hanya yang sudah bersertifikat,” tambahnya. Ia juga menegaskan mengenai stempel, Kodim 1308/LB memiliki dua stempel sehingga kemungkinan nampak berbeda itu ada.”Stempel kita punya dua. Jadi kemungkinan itu bisa saja,” jelas Jufri.
Senada dengan Jufri, Serka Velken Palkua, anggota Kodim yang ditugaskan untuk melakukan pengurusan surat-suratan lahan menegaskan bahwa tanda tangan Dandim dan stempel Kodim adalah asli, sebab Ia sendiri yang mengantarkan surat dan memasang stempelnya.
Kepala BPN, Hosea Lintin yang juga diundang saat itu menjelaskan persoalan yang menjadi perdebatan antara LSM dan Kodim serta kelurahan Ia tidak ingin mencampuri. Ia hanya menegaskan bahwa dalam sertifikat lahan yang tercantum ialah lahan kodim berbatasan dengan lahan pemda. Menurutnya, BPN mensertifikatkan tanah benar sesuai kepemilikan. Negara dalam arti BPN tidak menjamin secara utuh tentang data yang disajikan. Namun demikian, BPN diminta teliti. “Tapi sebagai manusia tetap punya kelemahan. Benar sertifikat itu lahir dari kita. Tapi keterangan untuk pembuatan sertifikat itu dari pemilik. Jadi jangan ada dusta,  jika memang lahan yang akan disertifikat itu milik kita atau bukan? Jangan bukan milik kita terus diakui, maka akan ada dusta ke pemerintah desa, camat, BPN dan ahli waris. Pemilik jangan bohong, karena jaminan kepastian hukum itu lahir dari keterangan pemilik. Dapat dari mana?” tegasnya.
Ia mengakui memang banyak sertifikat yang salah karena adanya keterangan dari pemilik yang salah. Oleh karena itu Ia menghimbau kepada pemilik lahan untuk jujur dalam pengurusan sertifikat tanah. “Negara tidak memiliki tanah, tapi negara memiliki yang lebih tinggi yakni kewenangan untuk mengatur dan menjamin akan hak atas tanah. Anda punya tanah, negara butuh untuk jalan, maka negara minta,” tuturnya.
Disisi lain, Bahtiar Pasman, Sekretaris Komisi 1 langsung meluruskan pertanyaan dari LSM yang menyatakan sejatinya lahan kodim juga menjadi lahan negara. “Kalau tuntutannya semua jadi lahan negara, maka semua masalah selesai. Karena lahan negara dikuasai oleh pemerintah daerah bukan masyarakat,” tegasnya.
Mendengar berbagai penjelasan, perwakilan LSM tetap ngotot untuk pembuktian atas keabsahan dari surat yang telah dibuat. Meski begitu, rapat akhirnya berakhir dengan kesepakatan bahwa lahan itu benar milik negara. Sebab, beberapa penjelasan dari kelurahan, kodim, bagian Tapem disepakati bersama.  “Sudah selesai, jadi kesepakatannya lahan itu bukan milik kodim atau pemda tapi lahan negara,” kata Arfan.(van)

About uman