Home » Politik » Tunggakan Pajak Minerba Tembus Rp 1 Miliar
Tunggakan Pajak Minerba Tembus Rp 1 Miliar
Tunggakan pajak minerba yang bersumber dari APBD I mencapai Rp1 miliar lebih. Angka ini terungkap pada rakor antara Komisi 3 DPRD Banggai dan Dispenda. Tampak rakor di kantor DPRD Banggai, belum lama ini.

Tunggakan Pajak Minerba Tembus Rp 1 Miliar

LUWUK – Pemda Banggai boleh dikata kecolongan. Tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan (Minerba) oleh sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek APBD I mencapai Rp 1.043.892.210. Ironisnya, tunggakan tersebut terjadi sejak tahun 2013 lalu. Tunggakan pajak Minerba ini belum termasuk rekanan yang mengerjakan proyek nasional yang juga berbandrol miliaran rupiah.
Berdasarkan data Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Banggai sebagaimana terungkap dalam rapat koordinasi dengan Komisi 3 DPRD Banggai belum lama ini, sedikitnya ada empat item tunggakan tersebut. Pertama pekerjaan yang merupakan leading sektor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banggai. Selain tunggakan pajak minerba tahun 2013 juga terdapat tunggakan serupa pada tahun anggaran 2015. Adapun total pajak minerba terhadap proyek yang dikerjakan melalui APBD provinsi itu sebesar Rp 710 juta lebih.
Begitu pula proyek APBD I pada Dispetarung yang sebelumnya Disciktar Kabupaten Banggai, jumlah tunggakan pajak minerba mencapai Rp 18 juta lebih. Memang telah ada penyetoran pajak minerba pada pekerjaan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai sebesar Rp 50 juta. Namun setoran dari salah satu rekanan itu belum signifikan dibanding dengan tunggakan yang sebelumnya Rp259 juta lebih. Besaran tunggakan pajak minerba juga terdapat pada item lainnya, yakni sebesar Rp 105 juta lebih. Jika diakumulasikan, maka total pajak minerba khusus proyek yang dianggarkan lewat APBD I sebesar Rp 1 miliar lebih. Angka ini belum termasuk pajak minerba terhadap proyek yang bersumber dari APBN.
Upaya Komisi 3 DPRD Banggai menyikapi perusahaan ‘mbalelo’ itu telah dilakukan. Salah satunya yakni berkonsultasi dengan Pemprov Sulteng. “Ya, kami sudah berkonsultasi dengan Pemprov Sulteng. Hasilnya Pemprov akan menyikapinya,” tutur Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo yang sebelumnya diwawancara Luwuk Post di kantor DPRD Banggai. (yan)

About uman