Home » Berita Utama » Djon Polisikan Kacabjari Bunta
Djon Polisikan Kacabjari Bunta
Ketua BPD Desa Tomeang, Djon Suaiba, saat memberikan kesaksian ke penyidik unit I Reskrim Polres Banggai, Rabu (1/6). Djon diketahui juga sebagai pelaksana proyek PNPM tahun 2014 senilai Rp153 juta untuk pembuatan drainase sepanjang 700 meter di desanya.

Djon Polisikan Kacabjari Bunta

LUWUK-Polemik antara Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Luwuk di Bunta, Dody Silalahi SH, dengan Djon Suaiba, Ketua BPD Desa Tomeang terus berlanjut. Nyanyian tak sedap yang disebar Djon sampai ke penyidik reserse kriminal Polres Banggai dengan nomor laporan LP/278/VI/2016/Sulteng/Res-Bgi, tertanggal 1 Juni 2016 pukul 09.00 Wita. Dalam laporan polisi itu, Djoni menyebutkan ada upaya pemerasan yang dilakukan Dody Silalahi SH, sebagai Kacabjari Bunta.
Djon juga menyebutkan bahwa pada bulan April 2016, ada telepon dari seorang saksi Sumitro Balahanti (Camat Nuhon-red) bahwa ada temuan jaksa soal proyek PNPM dalam pembuatan drainase desa Tomeang, kecamatan Nuhon. Temuan itu berupa adanya genangan air, selanjutnya Djon diminta menemui Dody.  Dalam pertemuan itu, menurut Djon menyebutkan ada permintaan uang sejumlah Rp20 juta dari Dody. Namun, Ia dan Ketua TPK, Rafli Lamonjong hanya mampu menyediakan Rp10 juta. Hanya saja saat diserahkan, Dody Silalahi enggan menerimanya dan menyatakan bahwa telah terjadi dugaan penyuapan.
Hingga sore hari sekira pukul 15.25 Wita, Djoni yang berpakaian rapi masih berada dalam ruang pemeriksaan penyidik unit I, Reskrim Polres Banggai. Ia didampingi seorang rekannya.
Sementara itu, Kacabjari Bunta, Dody Silalahi SH, saat dikonfirmasi hanya menjawab diplomatis. “Mungkin yang bersangkutan (Djon,red) ketakutan karena proyeknya sedang diproses dan bukti signifikan sudah dikantongi penyidik. Kalau memang yang bersangkutan benar, semestinya tidak perlu takut,” jawabnya.
Ia juga menegaskan bahwa, penyidikan terkait proyek PNPM yang dikerjakan Djon Suaiba terus berjalan di Cabjari Bunta. Bahkan penyidik telah mengantongi bukti signifikat terkait adanya dugaan korupsi dalam pembangunan drainase senilai Rp153 juta itu. Tak hanya itu, sebagai Ketua BPD, Djon sejatinya tidak boleh menjadi kontraktor pelaksana karena itu bertentangan dengan apa yang termaktub dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Terpisah, Kasi Intel Kejari Luwuk, Arifuddin Achmad SH, mengatakan pihaknya tidak ingin mengintervensi apa yang tengah dilakukan pihak kepolisian. Jika memang ada proses hukum di kepolisian, maka hal itu butuh pembuktian dari polisi. “Intinya semua butuh pembuktian dan kami tidak akan mengintervensi jika memang ada proses hukum,” pungkasnya.(van)

About uman