Home » Metro Luwuk » Rekomendasi DPRD buat Ko Suntek Berang
Rekomendasi DPRD buat Ko Suntek Berang
Ko Suntek

Rekomendasi DPRD buat Ko Suntek Berang

LUWUK-Direktur PT. Sinar Terang Anugerah, Sunardy Hongkiriwang alias Ko Suntek menegaskan, rekomendasi DPRD Banggai terkait dengan persoalan kelangkaan pupuk dinilai cacat hukum. Pasalnya, lembaga DPRD tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mencabut ijin distribusi pupuk bersubsidi yang dikelola perusahaannya.
“Kok bisa, DPRD mengeluarkan rekomendasi. Sementara, hearing belum selesai,” katanya, Selasa (31/5).
Ia menandaskan, DPRD harusnya menunggu hasil tim investigasi pemda yang direkomendasikan DPRD saat hearing terkait kelangkaan pupuk bersubsidi Kecamatan Toili, Toili Barat dan Moilong.
“Aneh, harusnya sebelum rekomendasi dikeluarkan, harus menunggu hasil kerja dari tim investigasi. Tapi, kali ini memang aneh. Pembentukan tim investigasi disertai dengan pencabutan ijin pendistribusian pupuk,” tandasnya.
Ko Suntek menilai, rekomendasi tersebut sepihak dan subjektif. Menurutnya, DPRD Banggai sebelum mengeluarkan rekomendasi harus melihat bukti-bukti yang ada di lapangan. Sehingga, rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar objektif dan transparan.
Karena dianggap cacat hukum, Ko Suntek akan  melaporkan persoalan ini ke Reskrim Polda Sulteng, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, Ko Suntek tidak segan-segan menguji rekomendasi tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu. “Tanggal 7 Juni ini, saya ke Palu, saya akan laporkan ke Polda Sulteng. Penasehat hukum  saya sedang mengkaji rekomendasi tersebut, apabila terjadi kesalahan, maka akan di PTUNkan,” tegas Ko Suntek.
Ia menambahkan, persoalan pupuk subsidi yang ditangkap Kodim 1308 Luwuk Banggai harusnya sudah selesai. Itu terbukti  dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Banggai nomor SP2HP/44/III/2016/Reskrim tertanggal 11 Maret 2016. Dalam SP2HP tersebut menyatakan, penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan oleh Drajat Subali selaku pengecer kepada kelompok tani di Kecamatan Toili dan Moilong bukan sebuah  tindakan pidana, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan dan segera mengembalikan barang bukti berupa pupuk bersubsidi yang dititipkan di kantor Kodim 1308 Luwuk Banggai.
“Saya heran, sudah ada SP2HP dari Polres Banggai, namun pihak kodim belum juga mengembalikan barang bukti pupuk subsidi tersebut,” tandas Ko Suntek.
Ko Suntek juga menyindir kinerja Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Banggai.  Menurutnya, kurangnya jatah pupuk subsidi di Kabupaten Banggai, disebabkan kinerja SKPD yang dipimpin Haris Hakim ini tidak maksimal terkait alokasi jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banggai.
“Dalam rapat pembagian jatah pupuk subsidi yang dilaksanakan di Palu, Haris Hakim hanya mengutus staf Distan. Padahal, rapat tersebut harus dihadiri oleh Kepala Distan seluruh kabupaten se Sulawesi Tengah. Waktu rapat, staf Distan Banggai diusir oleh Pak Wagub . Karena tidak dihadiri kepala dinasnya. Akhirnya, Kabupaten Banggai hanya kebagian sisa. Jadi wajar saja, jika Kabupaten Banggai kekurangan pupuk subsidi,” ungkap Ko Suntek seraya menyatakan, ia juga hadir dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto, itu.
Kata dia, pada tahun 2015, Kabupaten Banggai membutuhkan pupuk subsidi sebesar 10.500 ton. Sementara yang didistribusikan hanya 3.300 ton. Kemudian 1.300 ton dan 1.000 ton.
Ko Suntek menduga, sudah ada kongkalikong antara DPRD dan pemda untuk meloloskan salah satu perusahaan baru sebagai perusahaan distributor pupuk subsidi  di daerah ini. “Jadi wajar saja, kalau rekomendasi tersebut digiring untuk pencabutan ijin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendistrubusikan pupuk subsidi sesuai mekanisme. Dan semua itu diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Tepatnya terdapat pada BAB III penyaluran pupuk bersubsidi, pasal 9, ayat 2, point (c), yang menyatakan, penyaluran pupuk sesuai dengan 6 (enam) prinsip tepat, yakni, tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
“Olehnya itu  tim investigasi itu harus melibatkan saya sebagai pemilik perusahaan distributor. Agar dokumen penyaluran bisa dilihat dan dibuktikan di lapangan,” pungkasnya. (awi)

About uman