Home » Politik » Perusahaan Penunggak Pajak Pantas Dihukum
Perusahaan Penunggak Pajak Pantas Dihukum
Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo (tengah) saat memimpin rakor bersama Dispenda Kabupaten Banggai.

Perusahaan Penunggak Pajak Pantas Dihukum

LUWUK– Rapat koordinasi (rakor) antara Komisi 3 DPRD Banggai bersama Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Banggai, makin alot setelah masuk pada item perusahaan penunggak pajak.
Saran Sekretaris Komisi 3 DPRD Banggai, Masnawati Muhammad tidak tanggung-tanggung. Aspirasinya, perlu ada langkah tegas pemerintah setempat untuk membawa persoalan ini pada ranah hukum.
“Ini perlu dilakukan sehingga perusahaan itu mendapat efek jerah. Kalau persoalan ini dibiarkan berlarut, maka kedepan masih ada perusahaan yang menunggak pembayaran pajak. Konsekwensi buruk bagi sumber pendapatan daerah kita,” ucap Masnawati pada rakor yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo itu.
Menurut Masnawati, ada beberapa perusahaan yang sejak tahun 2013 masih menunggak pajak mineral bukan logam dan batuan (Minerba). Khusus yang bersumber dari APBN, jumlah tunggakannya mencapai Rp3 miliar lebih dengan tiga item kegiatan yang dikelola oleh tiga perusahaan tersebut. Hanya saja Masnawati tidak menyebut sejumlah perusahaan yang mbalelo itu.
Meski begitu dia tetap berharap perlu ada langkah tegas pemerintah, sehingga menimbulkan efek jerah bagi perusahaan nakal itu. Upaya paling tepat adalah membawanya ke ranah hukum.
Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo berujar, Dispenda Banggai sudah kewalahan dalam menjawab para perusahaan penunggak pajak. Saran Arif sapaan akrab Ketua Harian DPD Partai Golkar Banggai ini, agar menkonsultasikan kepada Balai Besar Wilayah III di Makassar pajak besar. Harapannya, agar penunggak pajak segera menyelesikan kewajibannya itu.
Atas rencana itu, Arif meminta kepada Dispenda untuk membuatkan daftar perusahaan nakal tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan kepada kantor cabang yang menangani proyek nasional yang berkedudukan di Makassar. Kabid Pajak Daerah Dispenda Kabupaten Banggai, Herman merespon. “Sebaiknya DPRD menyurat ke bupati, agar pada agenda konsultasi itu Dispenda akan menjadi salah satu SKPD pendamping,” kata dia.
Meski singkat, namun saran aleg Su’dan Latjeno cukup pedas. “Perlu ada rekomendasi dari Komisi 3 DPRD Banggai terkait para perusahaan penunggak pajak. Agar ada efek jerah mereka,” kata politisi Golkar ini. (yan)

About uman