Home » Berita Utama » Hearing Komisi 3 Dinilai Abal-abal
Hearing Komisi 3 Dinilai Abal-abal
Ko Suntek

Hearing Komisi 3 Dinilai Abal-abal

LUWUK– Amunisi  Direktur PT. Sinar Terang Anugerah, Sunardy Hongkiriwang alias Ko Suntek buat DPRD Banggai, ternyata belum habis.
Kali ini dia kembali menyerang komisi 3. Ko Suntek menilai hearing komisi 3 yang berbuntut pada rekomendasi pencabutan ijin pendistribusian pupuk bersubsidi oleh perusahaannya adalah abal-abal.
“Iya, hearing Komisi 3 terkesan abal-abal,” ucap Ko Suntek kepada Luwuk Post, Senin (30/5) kemarin.
Pelibatan Rahma Masulili dalam hearing nilai Ko Suntek tak jelas. Sebab yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai pengecer pupuk. “Sejak tahun 2015 lalu dia (Rahma,red) sudah saya berhentikan sebagai pengecer. Masa komisi 3 mengundangnya dalam hearing,” kata Ko Suntek sembari menjelaskan alasan Rahma dipecat.
Surat Komisi 3 DPRD Banggai yang menyebut terjadi kelangkaan pupuk di Kecamatan Toili, Toili Barat dan Moilong juga dipertanyakannya. Pertama, khusus untuk Kecamatan Toili Barat, pihaknya tidak mendistribusikan di wilayah itu. Harusnya perusahaan yang menyalurkan di Toili Barat diundang hearing. Kedua, tim intel ekonomi Polres Banggai sudah melakukan investigasi di Kecamatan Toili dan Moilong. Hasilnya, hanya ditemukan pupuk NKP Ponsa yang langka. Perlu diketahui tekan Ko Suntek, itu bukanlah pupuk Kaltim.
Ada alasan sehingga pihaknya belum mendistribusikan pupuk, selain belum ada peraturan bupati (perbup) juga belum terbit SK tentang alokasi pendistribusian dari Dinas Pertanian Kabupaten Banggai.
Hal lain yang turut disesalkan Ko Suntek menyangkut rekomendasi komisi 3 yang sampai saat ini belum dikantonginya.
“Kan aneh sampai hari ini saya belum mendapat salinan rekomendasi. Sementara Rahma dan Vera sudah mendapatkan rekomendasi tersebut,” ujarnya.
Yang lebih membuat Ko Suntek berang, sekalipun sudah ada surat penghentian penyelidikkan Polres Banggai, tapi komisi 3 DPRD Banggai tetap mengeluarkan rekomendasi. “Makanya pantas disebut hearing Komisi 3 abal-abal,” ucap Ko Suntek.
Sodokkan Ko Suntek yang gencar di koran, tak membuat komisi 3 DPRD Banggai bergeming. Komisi yang membidangi masalah perekonomian ini tetap pada sikap awalnya.
Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo didampingi anggotanya Syarifuddin Husain mengatakan, bukan tanpa dasar hearing itu dilaksanakan. Selain menindak lanjuti aspirasi masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi juga mendasari surat Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Banggai yang ditujukan kepada Direktur PT. Pupuk Kaltim. Dalam surat yang ditanda-tangani Kadistan Banggai, Abdul Haris Hakim tanggal 29 Oktober 2015 antara lain menyebutkan, agar segera menerbitkan rekomendasi kepada perusahaan tersebut, karena diduga telah melakukan pelanggaran dalam pendistribusian pupuk.
Sebagai lembaga penampung aspirasi, kata kedua politisi beda partai politik itu, harus melaksanakan hearing dengan melibatkan tiga dinas terkait, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Dinas Perkebunan.
Pada hearing kedua, lanjut Arif Tjatjo, perwakilan PT. Sinar Terang Anugerah tidak hadir. Karena saat itu SKPD teknis telah hadir, sehingga hearing itu tetap dilanjutkan. Dari hasil hearing tersebut, komisi 3 meminta kepada eksekutif  untuk membentuk tim investigasi. “Dan itu juga menjadi permintaan tiga SKPD tadi,” kata Arif Tjatjo.
Hal yang perlu dipahami Ko Suntek lanjut Arif Tjatjo, komisi 3 DPRD Banggai bukanlah lembaga eksekutor. Sehingga yang bersangkutan tidak perlu berapi-api menyerang dewan. “Secara teknis di lapangan kami tidak begitu paham. Karena itu kewenangan instansi teknis,” kata Arif.
Terkait rencana Ko Suntek untuk mem PTUN kan DPRD disanggah Haji Udin.
“Kalau rekomendasi dianggap salah, silakan Ko Suntek mengajukan PTUN. Itu hak dia sebagai warga negara. Yang pasti kami tidak bisa membatalkan isi rekomendasi,” kata Haji Udin.
Soal mengapa rekomendasi tidak diberikan kepada Ko Suntek juga mendapat jawaban. Menurut Arif, rekomendasi itu hanya diberikan kepada bupati serta arsip dewan. Saran keduanya, sebaiknya Ko Suntek menunggu saja hasil investigasi tim eksekutif. Hasilnya nantinya akan diberikan ke DPRD. “Disitu finalnya. Kita tunggu saja hasil investigasi eksekutif,” kata keduanya sembari menambahkan, menyangkut surat penghentian penyeledikan Polres Banggai itu ranah pidana. Sedang yang kini ditunggu hasilnya adalah persoalan administrasinya. (yan)

About uman