Home » Politik » Program e-Perda Belum Diketahui Aleg
Program e-Perda Belum Diketahui Aleg
Ibrahim Darise

Program e-Perda Belum Diketahui Aleg

LUWUK-Salah satu program nawa cita Jokowi – JK adalah menghadirkan negara dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk mendukung program itu, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) meluncurkan sistem e-Perda, Jumat (20/5) lalu. Program ini diharapkan jadi media komunikasi antara Kemendagri dengan pemerintah daerah dalam penanganan produk hukum daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem elektronik Perda atau e-Perda merupakan manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk proses konsultasi, fasilitasi dan registrasi peraturan daerah.
” Kita berharap dengan sistem e-Perda dapat memperkuat konsep negara hadir, yaitu tidak ada jarak administratif antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penataan Produk Hukum Daerah,” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo dalam peluncuran e-Perda, pekan lalu seperti dikutip dari pratajanews.com.
Sistem itu dikatakan bisa meningkatkan efektivitas waktu dan efisiensi biaya dalam proses konsultasi penyusunan produk hukum daerah.  Selain itu, produk berbasis teknologi ini memberikan kemudahan kepada Pemda dalam berkonsultasi mengenai Produk Hukum Daerah‎. Tjahjo Kumolo mengungkapkan sistem e-Perda mempunyai 3 modul utama pembinaan produk hukum daerah. Pertama adalah e-registrasi, yakni modul untuk memberikan nomor registrasi Peraturan Daerah yang akan ditetapkan. ‎
Kedua ‎ialah e-fasilitasi, yakni modul fasilitasi Kemendagri dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum daerah. Dalam modul ini Pemda dapat berinteraksi langsung dengan Kemendagri. Terakhir adalah sistem‎ e-konsultasi publik, yakni modul bagi Pemda untuk dapat berkonsultasi langsung dengan Kemendagri, terkait dengan permasalahan yang dihadapi daerah dalam penyusunan produk hukum daerah.‎
Dengan adanya e-Perda, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk berkonsultasi terkait pembuatan perda atau produk hukum lainnya. Sebab, dalam sistem itu semua sudah bisa dilakukan dari jarak jauh. Sayang, program ini belum banyak diketahui para anggota legislatif di kabupaten Banggai. Sekretaris Komisi 3 DPRD Banggai, Masnawati Muhammad misalnya, Ia mengaku belum mendengar adanya program itu. Demikian pula dengan anggota Komisi 3 lainnya, Su’dan Latjeno. Hal berbeda justru disampaikan Ibrahim Darise, anggota Komisi 2 DPRD Banggai. Menurut Ibrahim, informasi itu sejatinya sudah pernah disampaikan pihak kemendagri saat mereka berkonsultasi ke Jakarta. Hanya saja, menurutnya selama ini belum ada edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri RI. Sehingganya, beberapa konsultasi masih saja berjalan.  “Kita memang sering mendapatkan instruksi dari kementerian seperti kemarin di Kementerian Keuangan, katanya kalau mau koordinasi bisa melalui email atau telepon. Tapi soal e-Perda kami belum pernah menerima edarannya,” terang Ibrahim, Selasa (24/5).
Ia mengungkapkan saat saran itu disampaikan pihak kementerian, dirinya pernah memberikan masukan agar Kementerian juga membuat satu edaran agar dapat dipatuhi pejabat pemerintahan daerah. “Sempat saya bilang, kalau memang begitu ya dibuatkan edaran ke pemerintah kabupaten/kota. Kalau ada edaran pasti langsung dipatuhi,” imbuhnya.
Pria yang tengah bertarung dalam pemilihan ketua DPD PAN ini juga menjelaskan jika e-Perda sudah berlaku, maka pihaknya bisa berkomunikasi langsung dengan pihak kementerian tanpa harus mengeluarkan uang ke Jakarta. “Memang lebih efisien dari segi anggaran. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas bisa saja kita koordinasinya ke Pemerintah Provinsi,” tutupnya.(van)

About uman