Home » Banggai Laut » Agar Pejabat Tak Ragu Ambil Kebijakan
Agar Pejabat Tak Ragu Ambil Kebijakan
Bupati Balut Wenny Bukamo memberi sambutan dalam pembukaan sosialisasi TP4D di aula BPU Kecamatan Banggai, Senin (23/5).

Agar Pejabat Tak Ragu Ambil Kebijakan

BANGGAI – Fenomena penegakan hukum mengenai kejahatan korupsi di lingkungan pemerintahan menimbulkan efek psikologis yang cukup meresahkan. Kondisi ini bisa-bisa memunculkan ketakutan para pejabat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung-jawab.
Di tataran pemerintah pusat, untuk melindungi pejabat, Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2015 diterbitkan agar pejabat tidak mengerem pengekesuian anggaran. Sehingga ekonomi akan tumbuh melalui pembangunan infrastruktur.
Sehingga Bupati Banggai Laut (Balut), Wenny Bukamo menyatakan, untuk mendukung upaya pemerintah pusat, dibentuk Tim Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Dalam mengelola pemerintahan, ungkap Wenny, kebijakan terkadang tidak bisa dihindari. Meski terkadang setiap kebijakan bisa berpotensi melanggar. “Ini yang perlu diselaraskan,” ucap Wenny saat membuka sosialisasi TP4D, Senin (23/5).
Meski begitu, Wenny menyetujui ketegasan penegak hukum. Sebab, bisa menjadi perhatian para pejabat agar tidak asal menerapkan kebijakan. Apalagi yang berdampak besar terhadap kerugian negara atau daerah. “Sebagai pejabat ada konsekuensi pertanggung-jawaban dan semua kebijakan seharusnya dapat dipertanggung-jawabkan,” pungkasnya. (Sbt)

About uman