Home » Ekonomi » Konversi Mitan ke Elpiji Belum Beres
Konversi Mitan ke Elpiji Belum Beres
Hingga saat ini belum terdapat pangkalan gas elpiji 3 kilogram di tingkat desa dan kelurahan. Nampak gas elpiji 3 kilogram yang siap didistribusikan di Kelurahan Maahas.

Konversi Mitan ke Elpiji Belum Beres

LUWUK – Konversi dari minyak tanah ke gas elpiji tak kunjung beres. Mulai dari kekurangan pasokan dari Kementerian ESDM karena pendataan yang tidak maksimal, hingga persoalan pemasaran yang belum juga ada kejelasan.
Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi, Farid Hasbullah Karim mengakui, saat ini belum terdapat pangkalan di tingkat desa dan kelurahan. Semestinya, ketika konversi berlaku, pangkalan minyak tanah secara otomatis langsung beralih menjadi pangkalan elpiji. “Itu tugas dari Divisi Gas PT Pertamina (persero) Luwuk,” ujar Farid, kemarin (23/5).
Akibatnya, lanjut Farid, hingga kini belum bisa ditentukan harga eceran tertinggi (HET). Sebab, perhitungan besaran HET disesuaikan dengan jarak pangkalan dari Kota Luwuk. “Kalau sudah ada pangkalan, HET juga sudah berlaku. HET ditentukan pemda,” katanya.
Apakah pemda sudah membahas HET ? Farid mengakui, itu belum dilakukan. Tetapi surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah dikantongi. “Nantinya dari SK Gubernur itu akan direvisi lagi disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Banggai,” jelasnya.
Masih di tempat yang sama, Kepala Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Isfarudin membeberkan, kini terdapat agen yang dulunya tidak menjual minyak tanah, sudah menjual gas elpiji. “Tapi sekarang mereka sudah jual elpiji. Padahal, ada agen yang sebelumnya jual minyak tanah,” ungkapnya.
Beli Mahal ///
Selain persoalan pangkalan, masalah harga minyak tanah dan gas elpiji menjadi keluhan. Masyarakat tidak mampu harus membeli minyak tanah non subsidi dan tabung beserta isinya yang tentunya tidak gratis. Sebab, jatah dari pemerintah pusat masih minus sekira 8 ribu tabung. Sedangkan yang wajib menerima 9 ribu kepala keluarga.
Farid mengakui, sejak 1 April lalu minyak tanah subsidi sudah dicabut.  Sebab,  satu daerah tidak bisa menikmati gas elpiji dan minyak tanah subsidi. “Itu berdasar surat dari PT Pertamina (persero) Makassar,” kata Farid.
Farid merinci, jika harga minyak tanah subsidi hanya Rp 3.400 per liter.  Sedangkan non subsidi mencapai Rp 8.500 per liter. “Sekarang masih harus ditata ulang persoalan konversi ini,” katanya.
Farid kembali menginformasikan, usulan tambahan kuota tabung  elpiji ke Dirjen Migas belum mendapat kejelasan. “Kita sudah dua kali usulkan ke Dirjen Migas tapi belum ada jawaban,” jelasnya.
Menurut Farid, kekurangan tabung elpiji tersebut tidak bisa dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah  (APBD) seperti permintaan masyarakat. “Belum ada aturannya mengenai kebijakan itu,” tuturnya. (ali)

About uman