Home » Politik » Hanya Tiga Daerah yang Bermufakat
Hanya Tiga Daerah yang Bermufakat
Oskar R Paudi

Hanya Tiga Daerah yang Bermufakat

LUWUK—Mendapat giliran terakhir, Kabupaten Banggai akhirnya menutup geliat Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2016. Sayangnya, sistem formatur yang dianut PAN dalam memilih pimpinan partai sebagian besar tak mebuahkan mufakat. Artinya, tidak terjadi kesepakatan antar formatur saat bermusyawarah.
Ketua DPW PAN Sulteng, Oskar R Paudi mengatakan, hanya 3 daerah yang bermufakat pada pelaksanaan Musda dari 12 kabupaten plus 1 kota. Ke tiga daerah itu adalah Kabupaten Poso, Sigi dan Buol.
“Tapi sekarang sebagian besar sudah bermufakat, sudah lahir ketua terpilih yang disepakati antar formatur,” kata Oskar, Kamis (19/5).
Kini, lanjut Oskar, pihaknya tinggal menunggu hasil mufakat di tiga daerah terakhir, yakni Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Banggai.
“Hanya 3 daerah itu yang belum bermufakat, selebihnya sudah ada hasilnya. Mekanismenya sudah jelas ketika Musda tidak melahirkan mufakat maka DPW memberi waktu kepada formatur untuk kembali bermusyawarah selama 7 hari. Jika tak juga membuahkan hasil waktu diperpanjang 7 hari lagi. Tapi apabila selama 14 hari juga tak melahirkan keputusan maka DPW mengambil alih, pada kondisi itu secara otomatis penentuan ketua menjadi wewenang kepengurusan provinsi,” jelas Oskar.
Diketahui, dalam sebulan terakhir rombongan DPW bersama perwakilan DPP melakukan tour di seluruh daerah se-Sulteng terkait agenda Musda. Dalam menunaikan hajatan lima tahunannya, partai matahari terbit tak seutuhnya dapat menghindari riak. Sebelumnya, Oskar Paudi menegaskan, kepada seluruh kader khususnya anggota formatur dari unsur legislator tak perlu khawatir terdepak jika gagal merebut kursi pimpinan.
“Tidak perlu resah, di masa kepemimpinan saya (DPW) insya allah tak ada aleg yang di PAW karena Musda bukan ajang rivalitas, melainkan revitalisasi kepengurusan. Yang terpenting dalam berorganisasi harus mengedepankan asas kolektif kolegial dimana masing-masing jabatan memiliki tugas dan fungsi. Kalau masalah riak pastilah ada, kalau tidak ada berarti itu bukan organisasi,” jelas Oskar.
Karena itu, terhadap daerah yang belum bermufakat, Ia berharap musyawarah yang dilakukan dapat melahirkan keputusan yang diterima satu-sama lain tanpa intervensi DPW.(man)

About uman