Home » Metro Luwuk » Alih Status dari Rumdis Aleg ke Dokter ‘KJ’
Alih Status dari Rumdis Aleg ke Dokter ‘KJ’
Beginilah kondisi rumah Dinas DPRD Banggai di kelurahan Kilongan belum lama ini. Namun pengalihan status asset ke rumdis para dokter, hingga kurang jelas. Karena belum adanya Perbup.

Alih Status dari Rumdis Aleg ke Dokter ‘KJ’

LUWUK– Pengalihan status asset dari rumah dinas (Rumdis) aleg ke rumdis para dokter, hingga kini ‘KJ’ alias kurang jelas. Belum adanya peraturan bupati (Perbup) menjadi batu sandungannya.
Rencana alih status rumdis aleg yang berada di Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Selatan itu berawal dari surat edaran (SE) Gubernur Sulteng yang memintakan kepada Pemda Banggai untuk menyiapkan perumahan dokter serta medis. SE Gubernur yang dikeluarkan sejak tahun 2015 lalu itu menginginkan sebanyak 50-an unit rumah.
Pemkab Banggai melalui Dinas Kesehatan dan RSUD Luwuk menindak lanjuti SE itu, dengan melayangan surat ke Sekretariat DPRD yang isinya memintakan kesediaan agar mengalihkan status Rumdis aleg dengan alasan banyak yang tidak terpakai. DPRD pun meresponnya, dengan memberikannya kepada pemerintah. Namun sampai saat ini alih status itu belum juga dilakukan.
Siang kemarin, Sekretaris Dewan (Sekwan) Banggai, Machsun Djaga tak berhasil dikonfirmasi. Ruang kerjanya yang berada di lantai II terkunci. Alasan belum dilakukan alih status terjawab setelah menemui Kabag Umum Sekretariat DPRD Banggai, Syaifuddin Muid.
Dijelaskannya, untuk merealisasikannya, pihaknya harus memiliki payung hukum, dalam hal ini Perbup. “Karena ini berkonsekwensi terhadap pengeluaran anggaran, sehingga dibutuhkan sebuah regulasi,” ucapnya.
Ada hal yang cukup kontroversi. Kalaupun ada Perbup tentang pengalihan status asset tadi, maka setiap aleg bakal mendapat biaya pengganti sewa rumah. Yang kabarnya per legislator setiap bulannya menerima Rp5 juta. Menjadi persoalan disini adalah, bagaimana dengan aleg yang memiliki rumah. Hal ini juga menjadi bagian dari komentar Syaifuddin Muid.
“Bagaimana dengan aleg yang ada rumah, lantas menerima uang pengganti sewa rumah,” kata Syaifuddin sembari menambahkan bahwa saat ini Pemda masih melakukan penyiapan atas regulasi itu sudah termasuk besaran biaya pengganti sewa rumah. (yan)

About uman