Home » Berita Utama » Polres Seriusi Proyek Reklamasi Koyoan
Polres Seriusi Proyek Reklamasi Koyoan
Dua anggota Reskrim Polres Banggai terlihat tengah meminta keterangan di BPLH Kabupaten Banggai terkait dengan proyek reklamasi pantai di Desa Koyoan, Rabu (11/5).

Polres Seriusi Proyek Reklamasi Koyoan

LUWUK– Polres Banggai sepertinya tidak main-main menyikapi kasus reklamasi pantai Desa Koyoan, Kecamatan Nambo. Buktinya, dua anggota Reskrim Polres Banggai mengonfirmasi Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Asegaf Al-Hasni, Rabu (11/5) sekira pukul 11.00 Wita di ruang kerjanya.
Kedatangan mereka dipastikan untuk melakukan penyelidikan, terkait dugaan tindak pidana dalam aktivitas perusahaan yang akan membangun dermaga sementara, karena dianggap tidak mengantongi izin lingkungan. Apalagi, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) sudah meninjau langsung lokasi proyek.
Amatan Luwuk Post, anggota Reskrim menanyai Asegaf Al-Hasni ijin lingkungan dan Amdal yang menjadi dasar pelaksanaan proyek reklamasi. Bahkan, tidak segan-segan, Asegaf mengeluarkan dokumen Amdal pembangunan dan pengembangan  bandara Bubung yang digunakan perusahaan untuk pembangunan dermaga sementara.
Menurut Asegaf, PT Candra Adyalaksana hanya menggunakan dokumen Amdal kegiatan pembangunan dan pengembangan bandara udara Syukuran Aminuddin Amir. Namun, dalam dokumen tersebut, tidak ada point yang membahas tentang pembangunan dermaga sementara. Sehingga, bisa dipastikan aktivitas perusahaan tidak memiliki ijin lingkungan. “Aktivitas perusahaan untuk pembangunan dermaga itu, pastinya akan berdampak pada lingkungan, meskipun hanya bersifat sementara,” tuturnya sembari mengeluarkan rekomendasi yang dikeluarkan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk.
Selain ke BPLH, Polres Banggai juga menyambangi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai. Ini dilakukan untuk mengumpul seluruh data dari instansi terkait agar mempermudah proses penyelidikan dalam dugaan reklamasi pantai. Kunjungan beberapa personil reserse kriminal khusus tersebut menegaskan pernyataan Kasat Reskrim Polres Banggai AKP Karel A Paeh yang mengatakan pihaknya serius dan mulai mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen ijin dari perusahaan.
Terpisah PPK Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk, Muhlis mengungkapkan pemberian rekomendasi yang dikeluarkan KUPP hanya untuk keamanan kapal, bukan untuk persoalan timbun-menimbun. “Kami berikan rekomendasi bahwa memang daerah itu aman untuk digunakan kapal bersandar. Tapi mengenai reklamasi yang dilakukan bukan kewenangan kami, sehingganya kami cantumkan dalam rekomendasi agar perusahaan segera melakukan pengurusan ijin ke Pemda,” terang Muhlis.
Meski demikian, Muhlis sempat mengungkapkan dari data yang diperolehnya terkait reklamasi itu hanya tiga meter dari bibir pantai. Dengan luasan itu menurutnya memang agak sulit untuk pengurusan ijin lingkungan karena daerah timbunan tidak sampai menyentuh terumbu karang dan ekosistem yang ada. “Bisa jadi juga itu kalau dia urus hanya dapat rekomendasi. Karena selain luasannya yang hanya sedikit, timbunan itu sifatnya hanya sementara dan perusahaan juga wajib mengeruk lagi timbunan setelah batas waktu yang ditentukan,” pungkasnya.(awi/van)

About uman