Home » Metro Luwuk » BPLH Beber Hasil Temuan
BPLH Beber Hasil Temuan
Asegaf Al-Hasni

BPLH Beber Hasil Temuan

LUWUK– Badan Pengolahan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Banggai, membeberkan hasil temuan di lokasi proyek reklamasi pantai di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo. Peninjauan yang dilakukan pada Senin (9/5) lalu itu, terdapat beberapa kejanggalan dalam antivitas perusahaan, utamanya yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
Seperti, tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dalam melakukan aktivitas penimbunan laut untuk pembangunan jety temporer. Selain itu, pihak perusahaan tidak pernah bermohon untuk melakukan kajian tentang dampak lingkungan. Sementara, perusahaan sudah melakukan aktivitas. “Kami ketahui ketika ada laporan dari masyarakat. Ternyata sudah ada aktivitas perusahaan. Sementara PT Candra Adyalaksana tidak pernah berkoordinasi dengan BPLH dari segi kajian lingkungan hidup,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Asegaf Al-Hasni, Rabu (11/5) di ruangannya.
Kata dia, PT Candra Adyalaksana hanya menggunakan dokumen Andal kegiatan pembangunan dan pengembangan bandara udara Syukuran Aminuddin Amir. Namun, dalam dokumen tersebut, tidak ada point yang membahas tentang pembangunan jety. Sehingga, bisa dipastikan aktivitas perusahaan tidak memiliki ijin lingkungan. “Aktivitas perusahaan untuk pembangunan jety itu, pastinya akan berdampak pada lingkungan, meskipun hanya bersifat sementara,” tuturnya.
Keberadaan pembangunan jety terporer tersebut, kata dia, PT Chandra Adyalaksana sudah melakukan  kajian untuk mendatangkan bahan baku, seperti pasir dan kerikil. Kemungkinan, perusahaan memiliki pertimbangan untuk tidak mendatangkan bahan baku dari Kabupaten Banggai. Sehingga, pembangunan jety temporer itu disiapkan untuk melayani bahan baku dari Kabupaten Tojo Una-una, Ampana, melalui jalur laut.  “Kami akan tetap kejar aturanya sesuai tupoksi lingkungan hidup. Intinya, harus ada ijin. Dan ijin itu terlebih dahulu dikantongi,” tandas Asegaf.
Dari temuan itu, Ia menegaskan, pihaknya akan memberhentikan sementara aktivitas perusahaan, karena dianggap belum berkoordinasi dengan BPLH. “Yang harus dicari tahu terlebih dahulu, adalah, aktivitas tersebut apakah reklamasi ataukah pemenfaatan lahan? Nah, ini yang masih bingung. Tapi kami akan tetap kejar dari segi aturannya,” tegasnya.
Asegaf menambahkan, setelah selesai didatangkan bahan baku, katanya pihak perusahaan akan menarik kembali material timbunan tersebut ke darat. Tapi, tidak hanya sekedar janji, harus ada jaminan dalam bentuk uang. “Belum ada juga pernyataan dari perusahaan. Kalau hanya sekedar bicara, saya juga tidak percaya. Intinya, harus ada jaminan dari perusahaan kepada pemerintah,” katanya. (awi)

About uman