Home » Berita Utama » Soal Surat Menyurat, Ernaeni Ajari DPRD Banggai
Soal Surat Menyurat, Ernaeni Ajari DPRD Banggai
Rapat evaluasi pencapaian PAD yang digelar Komisi III DPRD Banggai bersama BPMPPT, Dispetarung Kota, Satpol-PP dan perwakilan perusahaan, Selasa (10/5) berjalan alot. BPMPPT dan Dispetarung Kota sempat terlibat perdebatan sengit soal fungsi pengawasan bangunan sesuai Perda yang ada.

Soal Surat Menyurat, Ernaeni Ajari DPRD Banggai

LUWUK-Rapat evaluasi penerimaan PAD Kabupaten Banggai, khususnya pendapatan dari perijinan, Selasa (10/5) sempat diprotes Kepala BPMPPT, Ernaeni Mustatim. Pasalnya, dalam rapat yang dilaksanakan pada pukul 14.00 Wita tersebut ternyata surat undangan baru diterimanya pagi hari. Hal itu menurut Ernaeni terlalu mepet dan terkesan tiba masa tiba akal. “Biasanya kita kalau mau membuat kegiatan itu undangan dikirim minimal satu hari sebelum hari H, tapi yang kami lihat dari surat undangan ini baru masuk tadi pagi. Sementara pertemuan dilaksanakan juga hari ini. Undangan terkait pertemuan selama ini selalu tiba masa tiba akal,” pungkasnya, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banggai Saripudin Tjatjo.
Ia menjelaskan selama ini pihaknya tidak mempersoalkan hal itu. Hanya saja, ketika undangan masuk untuk pertemuan kemarin, Ernaeni mengaku ada dua agenda rapat yang terpaksa dibatalkan. Terlebih, setiap menghadiri undangan dari DPRD sejatinya SKPD juga meminta ijin dari Bupati Banggai selaku pimpinan daerah. Namun, melihat waktu pelaksanaan dan surat yang masuk dihari yang sama, Ernaeni mengungkapkan ijin Bupati tentunya tidak mungkin diperoleh. Hanya saja, untuk menghargai lembaga DPRD yang terhormat, Ia menyempatkan diri hadir dan membatalkan rapat internal di BPMPPT Banggai. “Mungkin kedepan bisa diperbaiki agar kami juga punya dasar ketika meminta ijin ke Bupati sebagai pimpinan. Karena kalau surat baru masuk pagi dan ternyata rapat hari itu juga ketika kami hadir sebetulnya sama saja kami mengabaikan perintah bupati karena tidak minta ijin,” tegasnya.
Selain itu, Ernaeni juga mengulas persoalan surat yang masuk hanya berupa tembusan. Ia mengaku jika demikian pihaknya tak hadir-pun bukan suatu masalah. Sebab, tembusan hanyalah merupakan sebuah maklumat atau pemberitahuan yang tidak wajib dihadiri. “Tapi karena kami menghargai makanya kami tetap upayakan hadir,” tandasnya.
Mendengar ungkapan itu, Saripudin Tjatjo sempat terperanjat dari duduknya. Ia kemudian memerintahkan staf untuk segera memanggil bagian administrasi persidangan dan protokolor DPRD Banggai untuk mendapatkan jawaban. Sebab, setahunya surat sudah dibuat dari jauh hari. Tapi beberapa saat Ia kemudian menjawab bahwa surat memang dibuat tertanggal 4 Mei 2016, hanya saja karena yang bertanda tangan harus Ketua DPRD Samsulbahri Mang, sehingganya surat itu terlambat. Sebab, beberapa hari belakangan Samsulbahri Mang memang tengah melaksanakan tugas ke luar daerah. “Mungkin surat sudah dibuat dari tanggal empat, hanya saja ketua DPRD baru datang kemarin sore makanya baru ditanda tangani dan baru diantar tadi pagi. Terima kasih atas pengertiannya, karena ini juga untuk kepentingan bersama,” jawabnya.(van)

About uman