Home » Politik » Soal Reshuffle, ASN Tuntut Keseriusan Win Star
Soal Reshuffle, ASN Tuntut Keseriusan Win Star
Kisman Karinda

Soal Reshuffle, ASN Tuntut Keseriusan Win Star

LUWUK—Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai mengisyaratkan tantangan kepada Herwin Yatim-Mustar Labolo (Win Star) terkait rencana ‘reshuffle’ kabinet. Mereka mengatakan, tekad Win Star sebagai bupati dan wakil bupati terpilih jangan hanya sebatas isapan jempol. Karena itu mereka meminta ketika resmi dilantik sebagai kepala daerah (kada) definitif, Win Star harus langsung ‘action’ membuat perencanaan matang untuk itu.
“Perencenaanya harus mengacu pada regulasi yang mengatur soal perombakan struktur di SKPD. Kami hanya khawatir jangan sampai itu hanya janji politik semata seperti kada sebelumnya,” pintah salah seorang ASN eselon III yang menolak namanya di korankan akhir pekan lalu.
Sumber terpercaya itu mengaku sangat mendukung rencana Win Star demi memperbaiki sistem pemerintahan kedepan. Diakuinya, sejumlah jabatan eselon II dan III di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kerap diposisikan oleh ASN yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga bertolak belakangan dengan ketetapan perundang-undangan. Akibatnya, kinerja pemerintahan tidak maksimal karena penempatan pejabat terindikasi asal main tunjuk.
“Itu sudah menjadi rahasia umum, cukup banyak contoh yang terlihat di sejumlah SKPD. Sebagai ASN kami memang menginginkan jabatan, tapi dalam penunjukan harus dilakukan objektif yang didasari profesionalitas dengan mengacu pada regulasi. Kalau indikatornya hanya karena suka atau tidak suka jelas akan menimbulkan kecemburuan, dan pejabat yang di tempatkan di SKPD tertentu tak memahami tupoksi atau ha-hal yang menjadi wewenang lembaga terkait,” kata pegawai di salah satu instansi pemerintahan dataran bukit Halimun ini.
Dicontohkannya, Kepala Bidang Anggaran di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), wajib kata dia, dijabat ASN yang memiliki disiplin ilmu ekonomi atau akuntan. Tak hanya di bidang itu, masih banyak jabatan yang kini ditempati ASN dengan latar belakang ilmu tidak sesuai. Dalam kondisi demikian jangan heran, kata dia, jika selama ini kinerja Pemda Banggai tak menemui titik maksimal.
Terpisah, Akademisi Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML), Kisman Karinda menyatakan, untuk merealisasikan itu Pemda di bawah kepemimpinan Win Star hanya perlu menunaikan segala rambu-rambu dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara  pengisian jabatan struktural secara terbuka.
“Memang masalah ini rentan akan intervensi politik atau kepentingan lainnya sehingga rawan lobi atau sogok. Tapi, kalau pimpinan daerah kedepan menolak keras intervensi dengan tetap mengacu pada regulasi saya rasa reshuffle yang akan diterapkan melalui lelang jabatan misalnya, akan membuahkan hasil maksimal,” tutur Kisman, Sabtu (7/5).
Selain itu, lanjut Wakil Dekan III Fisip ini, untuk memperketat fungsi pengawasan dari hal-hal menyimpang perlu ditingkatkan fungsi pengawasan. Ketika seluruh komponen masyarakat dan stakeholder dilibatkan ikut mengawasi akan mempersempit ruang gerak oknum yang ingin lobi-lobi jabatan.
“Kalau memang bersungguh-sungguh ingin  memaksimalkan kinerja SKPD dengan menempatkan pejabat kredibel dibidangnya dan sesuai disiplin ilmu, Win Star perlu mensosialisasikan regulasi yang mengatur lelang jabatan atau semacamnya kepada kalangan masyarakat terkait, ASN serta stakeholder terkait. Ini sifatnya positif, lebih banyak pihak yang paham aturan maka bisa ikut dilibatkan dalam mengawasi karena ketika terjadi ketidaksesuaian dapat langsung di komplain. Semua itu karena paham aturan atau regulasi,” tutur Kisman.
Lelang jabatan sebagai salah satu upaya revolusi birokrasi demi perbaikan sistem pemerintahan harus dilakukan secara  terbuka. Ini juga memberikan kesempatan kepada ASN yang berkompeten di bidangnya menjabat posisi strategis.
Menurut dia, di masa transisi saat ini menjadi peluang Win Star dalam memperbaiki citra pemerintah di mata publik. Selama ini, lanjut Kisman, pemerintah kerap memamerkan kebijakan yang tidak prosedural bahkan menabrak aturan. Apabila tekad jelang pelantikan di buktikan Win Star ketika dilantik secara perlahan kepercayaan publik terhadap citra pemerintahan membaik.
“Langkah itu juga bersifat positif terhadap Win Star seperti, menghindari kecemburuan antar ASN, menghilangkan kebiasaan indikator suka tidak suka, balas budi atau balas dendam akibat politik dan sebagainya. Disisi lain cara tersebut akan menjadi lem perekat Win Star untuk mempersatuhkan kekuatan birokrasi sebagai modal awal mempertahankan kekuasaan di Pilkada berikutnya,” imbuhnya.
Apalagi, sambungnya, kekecewaan publik terhadap pemerintah beberapa periode terakhir seakan terakumulasi. Karenanya, Win Star diharapkan dapat merubah kembali paradigma berpikir masyarakat terhadap pemerintah melalui realisasi terobosan yang dijanjikan, terutama lelang jabatan, tes urine dan audit SKPD.
“Pada dasarnya pengangkatan ASN di jabatan tertentu dilakukan dengan prinsip profesional dan netralitas pimpinan daerah sesuai dengan kompetensi ASN terkait, prestasi kerja dan jenjang pangkat dengan mengedepankan objektifitas. Kita juga tak perlu pesimis dengan janji itu, optimis lebih baik serta bersama-sama kita dorong realisasi gagasan itu,” pungkasnya.(man)

About uman