Home » Ekonomi » Buruh Tuntut Pembentukan Dewan Upah
Buruh Tuntut Pembentukan Dewan Upah
Para buruh yang tergabung dalam SBSI menuntut pembentukan dewan upah saat aksi demo di Kantor Bupati, Senin (2/5).

Buruh Tuntut Pembentukan Dewan Upah

LUWUK – Pembentukan dewan upah masih menjadi tuntutan saat peringatan hari buruh kemarin (2/5). Pasalnya, hingga saat ini Kabupaten Banggai masih mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Tengah, sebesar Rp 1.670.000.
“Sudah saatnya kita wujudkan kesejahteraan buruh dengan mendapatkan hak-hak yang layak dengan mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk membentuk dewan pengupahan dan segera menetapkan upah minimum kabupaten (UMK),” ujar Koordinator aksi, Amlin Usman di tengah berlangsungnya demo.
Ya, pembentukan dewan upah memang sudah layak. Itu bisa dilihat dari  formula perhitungan UMP yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan komponen hidup layak (KHL).
Untuk Kabupaten Banggai, dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, jauh di atas rata-rata yakni, 16,9 persen atau bertengger di posisi kedua di Sulawesi Tengah. Sementara untuk inflasi per Juli 2015, Kota Luwuk berkisar 0,91 persen  atau kedua setelah Kota Palu yang berhasil menekan di angka 1,32 persen per Juli 2015. Kini Kota Palu sudah menerapkan UMK sehingga upah buruh di daerah itu telah mencapai Rp 2 juta.
Hanya saja, impian para buruh harus pupus karena pembentukan itu terganjal anggaran. Sebab, pemda belum mengalokasikan anggaran di APBD tahun ini.
“Di APBD 2016 ini belum ada anggarannya. Dana itu dibutuhkan untuk survei KHL. Hasil survei itu nantinya yang akan menjadi acuan upah minimum kabupaten (UMK),” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banggai, Usmar Mangantjo saat dihubungi.
Kemudian, alasan tidak adanya anggaran sepertinya kurang tepat. Sebab, jika Disnakertrans benar-benar bekerja untuk pembentukan dewan upah, tahun ini tidak lagi ada masalah penganggaran. Jika merujuk pada catatan koran ini, tahun 2015 berkas pembentukan dewan upah telah sampai di Bagian Hukum Setda Banggai.
Namun, hingga berita ini diturunkan belum terdengar kabar mengenai surat keputusan (SK) Bupati Banggai soal dewan upah. “Setelah difiat oleh Sekkab, diserahkan kepada Bupati dan ditandatangani,” ujar seorang staf di Bidang Hubungan Industrial Disnaketrans, Ramli di kantornya akhir tahun 2015 lalu. (ali)

About uman