Home » Ekonomi » Syafrudin : DPRD Bukan Debt Collector
Syafrudin : DPRD Bukan Debt Collector
Syafrudin Husain

Syafrudin : DPRD Bukan Debt Collector

LUWUK – Hutang PT Buminata Cita Banggai Energi Cabang Luwuk sebesar Rp 425 juta sepertinya sulit dilunasi. Pasalnya, DPRD Banggai belum memberikan sinyal terkait waktu pelaksanaan rapat dengar pendapat bersama dengan Bagian Ekonomi Setda Banggai dan pihak perusahaan.
Anggota Komisi III DPRD Banggai, Syafrudin Husain menilai, legislatif tidak berwenang untuk bersikap sebagai eksekutor. Sebab, tunggakan  PT Buminata bukan berbentuk pajak dan retribusi tetapi hanya kesepakatan. “Kalau pajak dan retribusi regulasinya jelas. DPRD wajib untuk mengawasi,” uajr Syafrudin, Minggu (1/5).
Menurut Syafrudin, kesepekatan antara PT Buminata dan pemerintah daerah (pemda) Banggai tidak dikoordinasikan dengan DPRD Bangga mengenei besaran penyetoran. Namun, giliran hutang sudah “menggunung” penagihan dilimpahkan ke parlemen. “DPRD itu bukan debt collector (juru tagih, Red),” tegasnya.
Dia menyarankan, Bagian Ekonomi Setda Banggai sebelum menyerahkan persoalan itu ke DPRD Banggai, lebih baik dikoordinasikan dahulu di internal eksekutif. “Kemudian duku kan sudah diperingati sama Wakil Bupati,” katanya.
Seperti diwartakan sebelumnya, PT Buminata belum melunasi hutang-hutangnya ke pemda sebesar Rp 425 juta. Tercatat, untuk tahuun 2006 hingga 2008 perusahaan itu harus menyetor Rp 25 juta. Kemudian untuk tahun 2009 hingga 2015 sebesar Rp 50 juta. (ali)

About uman