Home » Politik » Semoga Koalisi Golkar-Hanura Kembali Utuh
Semoga Koalisi Golkar-Hanura  Kembali Utuh
DJufri Hermawan

Semoga Koalisi Golkar-Hanura Kembali Utuh

LUWUK—DPC Partai Hanura Banggai Kepulauan (Bangkep) sepertinya masih setia mengawal pemerintahan Bupati Lania Laosa dan Wakil Bupati Zakaria Kamindang. Bahkan, partai besutan Jenderal Wiranto ini berkeinginan menghantarkan pasangan kepala daerah dua periode memimpin Bangkep melalui Pilkada serentak Februari 2017 mendatang.
“Tujuan partai bertarung di Pilkada adalah untuk menang. Sejauh ini kami melihat sebagai calon petahana, elektabilitas Lania Laosa masih memungkinkan untuk meraih kemenangan,” tegas Ketua DPC Hanura Bangkep, Djufri Hermawan, Selasa (26/4).
Dia mengakui, jelang Pilkada Bangkep Hanura melirik Partai Golkar sebagai parter koalisi dalam mengusung Lania Laosa. Dia bahkan optimistis gerbong koalisi tersebut kukuh di Pilkada nanti.
“Hanura-Golkar adalah parpol koalisi pengusung Lania-Zakaria di Pilkada Bangkep silam. Pak Lania sendiri adalah pimpinan DPD II Golkar Bangkep, sedangkan pak Zakaria Kamindang merupakan Ketua Dewan Penasehat Hanura Bangkep. Apalagi selama ini hubungan dan komunikasi Hanura dengan pak Lania baik-baik saja kok, jadi  peluang kembali berkoalisinya Golkar-Hanura terbuka,” jelas Djufri.
Menurut dia, satu periode tak cukup untuk merealisasikan seluruh visi misi Lania. Karena itu, Hanura bertekad mendampingi Lania  meraih kemenangan kali ke dua di Pilkada untuk melanjutkan pemerintahan.
“Tapi kami sadar mengenai itu ada tahapan mekanisme yang harus ditempuh. Yang jelas diantara sejumlah balonkada (bakal calon kepala daerah), Lania Laosa termasuk diantaranya,” jelas dia.
Saat ini, lanjut Djufri, Hanura Banggai telah masuk pada tahapan seleksi atau verifikasi berkas pendaftaran balonkada. Setelah hal itu selesai, tahapan lanjut ditingkat kepengurusan provinsi. Dikatakannya, seluruh nama yang bersyarat akan diusul DPC Hanura ke DPD Sulteng hingga ke level DPP.
“DPD dan DPP akan menyeleksi balonkada yang berhasil dijaring. Yang perlu diingat, di Pilkada kali ini tidak dibenarkan adanya pendaftar yang potong kompas, semua harus melalui DPC, tidak bisa langsung ke DPD atau DPP. Terkait rekomendasi, DPC hanya bisa memberikan pertimbangan terkait track record figur pendaftar. Untuk keputusan akhir itu adalah kewenangan DPP,” pungkasnya.(man)

About uman