Home » Politik » Lelang Jabatan Wajib!
Lelang Jabatan Wajib!
Evert Kuganda

Lelang Jabatan Wajib!

LUWUK-Lobi-lobi dalam penempatan pejabat di posisi eselon dua dalam lingkup pemerintah kabupaten Banggai dipastikan pupus pada era kepemimpinan Win-Star. Itu setelah adanya koordinasi Badan Legislasi (Baleg) DPRD Banggai ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Evert Kuganda, ketua Badan Legislasi DPRD Banggai menjelaskan koordinasi terkait penjabaran dari Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa seluruh jabatan eselon I dan II di lingkungan pemerintah daerah harus dilakukan dengan proses lelang jabatan. Tentunya, dengan memperhatikan persyaratan administratif seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara, hingga proses assessment.  Sementara untuk jabatan setingkat eselon III dan IV tetap melalui mekanisme yang sudah ada, yakni dari seleksi Baperjakat.
“Untuk kabupaten Banggai belum diterapkan saat ini, karena bupati terpilih belum dilantik. Tapi untuk kabupaten Banggai Laut saya dengar sudah menerapkan itu,” ungkap Evert, Selasa (26/4).
Dalam proses lelang jabatan sendiri, kata Evert, pemerintah kabupaten Banggai diharuskan membentuk panitia yang berasal dari kalangan akademisi. Seperti yang dilakukan kabupaten Banggai Laut, yang telah menerima empat perwakilan dari dua universitas lokal yakni Unismuh dan Untika Luwuk. “Saya dengar untuk panitianya itu dari Unismuh dua orang dan dari Untika dua orang. Nanti mereka yang akan melakukan seleksi kemudian disampaikan ke pemerintah daerah untuk diverifikasi. Itu jelas diatur dalam undang-undang dan harus dilaksanakan,” tuturnya.
Kelebihan dari proses lelang jabatan, menurut Evert, mampu memberikan kepuasan ke semua pihak yang telah memenuhi syarat untuk maju dan menduduki jabatan tertentu. Dengan demikian, kemampuan pejabat akan diukur sebelum dipastikan memimpin satuan tugas daerah.”Keputusan itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Sudah harus dilaksanakan saat ini, semua wajib dilelang,”tegasnya.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menjelaskan, pengisian posisi melalui lelang dikhususkan untuk pejabat setingkat eselon I dan II. Sedangkan, untuk jabatan eselon III dan IV, cukup menggunakan mekanisme yang sudah ada, melalui seleksi di Baperjakat.
“Semua aparatur negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bisa mengisi jabatan struktural di pemerintahan. Bahkan di dalam undang-undang diatur proporsi pengisian jabatan terbuka ini 45 persen dari dalam pemerintahan dan 55 persen boleh dari luar pemerintahan,” jelasnya.
Namun, promosi terbuka itu melalui sejumlah proses panjang, mulai dari persyaratan administrative seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara, sampai dengan assessment.
Selain sejalan dengan kehendak undang-undang, ujar Yuddy, pengisian jabatan secara terbuka, akan membuat kepala daerah memiliki alternatif yang banyak untuk menempatkan pejabat struktural di jajarannya.(van)

About uman