Home » Politik » Indikator TP ‘Samar’, Pemda Diminta Adil
Indikator TP ‘Samar’, Pemda Diminta Adil
Kisman Karinda

Indikator TP ‘Samar’, Pemda Diminta Adil

LUWUK—Akademisi Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML), Kisman Karinda mempertanyakan indikator pemerintah daerah (Pemda) dalam mengalokasikan tambahan penghasilan (tp) terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tertentu. Kisman menilai, terjadi ketidaktransparansi dibalik persoalan itu sehingga indikator pemberian tp tak jelas.
“Kabarnya hanya sebagian kecil SKPD saja yang mendapatkan tp, salah satunya Dinas Keuangan. Kalau alasannya disesuaikan dengan volume beban kerja, lalu bagaimana dengan pemadam kebakaran yang beban kerjanya bahkan berkonsekuensi dengan nyawa,” tegas Kisman, Senin (25/4).
Alasan lain yang selama ini mencuat karena Dinas Keuangan kerap lembur kerja. Sekali lagi, kata Kisman, bagaimana dengan pemadam kebarakan yang harus stand by 24 jam dalam menangkap informasi mengenai kebakaran.
“Apakah mereka bukan bagian dari lembaga pemerintahan. Lalu bagaimana dengan SKPD lainnya seperti Bappeda. Mereka juga punya beban kerja yang berat karena berkaitan dengan program pembangunan daerah,” kata Kisman.
Menurut dia, seluruh SKPD memiliki beban kerja yang disesuaikan dengan tupoksi dan wewenangnya. Kisman menganggap sejauh ini belum ada itikad baik pemerintah untuk mensejahterakan ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemda Banggai. Ia khawatir selama ini TKD (Tunjangan Kerja Daerah) hanya menjadi senjata politik.
“Semoga saja pemerintahan kedepan serius memberlakukan TKD. Saya lebih sepakat tp dihapuskan kemudian diberlakukan TKD. Karena TKD sifatnya menyeluruh, bukan hanya SKPD tertentu saja. Jangan sampai karena Dinas Keuangan adalah SKPD adalah lembaga yang mengatur keuangan daerah lalu hanya mereka yang mendapatkan tp. Tidak bisa seperti itu, Pemda harus adil dan DPRD jangan hanya main ketuk palu saja mengesahkan itu,” tegas Kisman.
Kisman menilai, efektifitas kinerja aparatur sipil berpengaruh pada penghasilan. Sehingga jangan heran jika implementasi program selama ini tak berjalan maksimal akibat kinerja aparatur yang terkesan asal-asalan.
“Kalau mau memberikan tp diperjelas dulu regulasi yang mengatur indikator diberlakukannya kebijakan itu, apakah melalui Permendagri, Perbup atau aturan lainnya. Kasihan SKPD lainnya, jangan karena hal tersebut menimbulkan kecemberuan, akibatnya mereka saling menjatuhkan, ada juga yang malas pusing, kerja yang peting papa senang. Setahu saya untuk tp secara nasional hanya diberikan terhadap tenaga fungsional saja,” tutur dia.
Karena itu, dia menyarankan, sebaiknya tp dihapus dan digantikan TKD.  Ketika terealisasi kebijakan itu harus dibarengi dengan pengawasan untuk hasil yang objektif.
“Harus di awasi. Jangan indikator TKD hanya dilihat dari kehadiran ASN, melainkan disesuaikan berdasarkan kualitas kinerja aparat. TKD jangan juga disamaratakan, tapi disesuaikan dengan kinerja ASN. Untuk memacu semangat kerja, Pemda juga perlu memberikan reward dan punishment (penghargaan dan hukuman,red) kepada SKPD,” katanya.
Perlukah tim khusus dalam menjalankan fungsi pengawasan pemberian TKD? Menurut Kisman, hal itu tak perlu. Inspektorat dan DPRD dapat dilibatkan untuk itu.
“DPRD jangan hanya turun melakukan pengawasan di perusahaan. Sekali-kali fungsi pengawasan diimplementasikan dengan mendatangi SKPD, lihat-lihatlah seperti apa kinerja aparatur sipil yang ada,” pungkasnya.(man)

About uman