Home » Berita Utama » Akademisi Duga Manipulasi SPPD
Akademisi Duga Manipulasi SPPD
Sutrisno K. Djawa

Akademisi Duga Manipulasi SPPD

LUWUK—Dugaan manipulasi Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) melalui sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menyeruak menyusul keberangkatan sejumlah pejabat menghadiri pesta nikah di Jakarta, akhir pekan lalu. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML), Sutrisno K Djawa, menilai mustahil perjalanan pejabat disahkan apabila tujuan yang tercantum dalam SPPD adalah menghadiri pernikahan anak pejabat.“Dengan alasan itu tidak mungkin SPPD bisa keluar. Jadi saya menduga keberangkatan para pejabat atas tujuan pribadi tersebut menggunakan SPPD akal-akalan. Misalnya, untuk konsultasi dengan pemerintah pusat atau study banding dan sebagainya yang kemudian menjadi landasan menggunakan SPPD ke pesta pernikahan anak Wabup dan Wagub,” ungkap Sutrisno, Senin (25/4).
Menurut Sutrisno, setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memiliki jatah SPPD yang telah diusulkan dan telah disahkan saat pembahasan APBD. Bahkan, SPPD di SKPD bisa mencapai ratusan juta rupiah yang peruntukannya untuk kepala dinas (Kadis), sekretaris, kepala bagian atau kepala seksi.  “Untuk mengesahkan itu Kadislah yang memiliki wewenang. Karena kalau tidak ada persetujuan atau tandatangan Kadis mana bisa bawahannya menggunakan SPPD,” kata dia.
Dia mensinyalir, terdapat Kadis yang bertindak sewenang-wenang dengan menambil jatah SPPD bawahan. Itu yang kemudian diakali untuk menghadiri acara seperti pernikahan di luar daerah, rekreasi atau silaturahmi menggunakan uang negara. Pada dasarnya SPPD yang di manipulasi bertujuan untuk kepentingan pribadi di luar kaitannya dengan kerja birokrasi.
“Seperti itulah jadinya kalau alokasi belanja rutin lebih tinggi dibanding belanja publik. Apalagi jika belanja rutin (belanja pegawai) mencapai 70 persen,” katanya.
SPPD lanjut dia, masuk dalam kategori belanja rutin. Akibat pos anggaran yang besar sehingga pejabat dengan sesuka hatinya mengusulkan SPPD yang jika dikaji tidak masuk dalam skala prioritas kebutuhan pemerintah. Ironisnya, hal seperti itu lolos dalam pembahasan di legislatif.
“Karena seperti yang pernah saya katakan bahwa indikasi politik anggaran itu ada. Ketika dewan menemukan keganjilan dengan program dalam APBD tidak langsung di coret, tapi diduga terjadi barter. Dewan meminta jatah kue (proyek atau program,red) sebagai imbalan meloloskan usulan SKPD. Kalau transaksi itu berhasil maka diketuklah palu pengesahan APBD,” duga Sutrisno.
Dikatakannya, kondisi tersebut merupakan perwujudan rusaknya system pemerintahan. Namun, sulit menyalahkan salah satu lembaga saja, kalau kerjasama antar lembaga telah terbentuk.“Rumit menghilangkan atau meminimalkan hal seperti ini, karena yang mempraktekannya sama-sama mereka (pihak yang bekerjasama,red). Tapi untuk legislatif tidak selamanya barter yang diajukan sifatnya negatif. Karena biasanya barternya proyek atau program yang diminta legislatif atas aspirasi rakyat atau konstituen mereka,” tutur Om No –sapaan akrab Sutrisno.
Dalam kondisi itu, Sutrisno sepakat dengan slogan Presiden RI, Joko Widodo bahwa pemerintahan saat ini perlu revolusi mental.  “Karena yang rusak bukan hanya satu SKPD, tapi sudah menjadi kerusakan sistem dari atas ke bawah. Jadi soal SPPD ini kalaupun nantinya ada lembaga yang memeriksa paling ujung-ujungnya aman. Intinya sudah sama-sama mereka yang menjalankan praktek menyimpang yang berkonsekuensi dengan anggaran,” imbuhnya.
Jika pemerintah kedepan menginginkan perubahan positif untuk pemerataan penganggaran yang mengacu skala prioritas, Sutrisno menawarkan perguruan tinggi untuk mengkaji setiap usulan yang dimasukan dalam RAPBD. “Perlu pengkajian untuk itu. Supaya tidak ada lagi istilah hanya menghabiskan anggaran yang ada. Dan kedepan pemerintahan Win Star harus secepatnya melakukan lelang jabatan, itu perlu,” pungkasnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dikabarkan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk perjalanan dinas, yakni mencapai Rp 65 miliar. (man)

About uman