Home » Berita Utama » Muhammadiyah Tunggu Sikap Yuten
Muhammadiyah Tunggu Sikap Yuten
Sahraen Sibay

Muhammadiyah Tunggu Sikap Yuten

LUWUK—Sejumlah akademisi Unismuh Luwuk menyayangkan oknum tertentu yang memprovokasi polemik antara kader Muhammadiyah versus Satuan Polisi Pamom Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai. Mereka menolak keras apabila sikap kader Muhammadiyah yang menyoal pencabutan bendera Muhammadiyah dari tugu adipura digiring ke masalah SARA.“Kami menolak anarkisme dan provokasi oknum tertentu yang berbau SARA,” kata akademisi UML, Sahraen Sibay, Rabu (20/4).
Dia menegaskan, pencopotan bendera berlogo Muhammadiyah hanyalah masalah etika dalam penegakan aturan. Menurut dia, kecaman yang mereka suarakan bukan untuk menyerang pribadi Kepala Satpol PP Banggai, Yuten Koleba, melainkan kepada pimpinan lembaga tersebut.
“Reaksi warga Muhammadiyah belakangan ini jangan disalahartikan. Muhammadiyah bukan wadah yang mendorong tindakan anarkisme atau hal-hal yang berbau SARA, melainkan pergerakan pencerahan kepada masyarakat sebagaimana ajaran agama Islam. Jadi kalau ada yang sampai menyudutkan kepribadian seseorang, berlaga anarkis atau mengumbar isu SARA serta memprovokasi, itu bukan warga Muhammadiyah,” tekannya.
Warga Muhammadiyah kata dia, lebih menyorot pada etika Satpol PP pimpinan Yuten Koleba. Jika pencopotan bendera Muhammadiyah benar-benar karena regulasi, harusnya Sat Pol PP bisa berkoordinasi dengan pihak Muhammadiyah.
Sayang, meski terus dikecam, hingga saat ini Kasat Pol PP belum memperlihatkan itikad baik untuk meredam kegaduhan itu. “Kami hanya ingin Kasat Pol PP sebagai oknum yang bertanggungjawab atas lembaga yang dipimpinnya meminta maaf. Kalau itu dilakukan saya rasa masalah ini tidak berkepanjangan. Tapi itikad itu belum terlihat. Kalau memang bingung mencari fasilitator, Kasat bisa berkomunikasi dengan Dokter Anang, Kadis Kesehatan selaku Ketua PD Muhammadiyah Banggai,” katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor II UML, Sutrisno K Djawa mempertanyakan regulasi yang menjadi rujukan Satpol PP dalam menertibkan bendera Muhammadiyah. Sebab, dalam peraturan Bupati Banggai Nomor 46 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penyelenggaraan reklame tidak secara spesifik dijelaskan mengenai bagian-bagian reklame.
“Yah memang masih ada regulasi lain, yaitu Perda, tapi Perbup merupakan penjabaran dari Perda itu sendiri. Dan di dalam Perbup sama sekali tidak menyebut larangan terhadap pemasangan bendera,” jelas Sutrisno, Rabu (20/4).
Pada pasal 2 Perbup hanya menyebutkan penyelenggaraan reklame meliputi; reklame papan, billboard, baliho, template, shoft sign, megatron, videotron, large elektonik display dan bando. Selain itu, reklame kain, stiker, selebaran, berjalan termasuk kendaraan, suara, film dan peragaan.
Pada regulasi itu juga didefinisikan, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.
“Apakah bendera yang hanya berlogo Muhammadiyah dan tidak mengandung materi ajakan, anjuran atau promosi masuk dalam kategori reklame untuk tujuan komersial?” tanya Sutrisno.
Lagipula, menurut dia, pemasangan bendera seperti itu sering juga terlihat di daerah besar lainnya, seperti di kota Makassar menyambut momentum musyawarah daerah. Bahkan, lanjut dia, adalah gubernur Sulawesi Selatan langsung yang mengintruksikan pemasangan bendera Muhammadiyah di ruang-ruang publik yang tidak mengganggu akses lalulintas atau merusak pemandangan.  “Mengapa di pasang di tugu Adipura, karena itu adalah ruang-ruang publik. Kalau memang melanggar kenapa selama ini tidak diberi papan imbauan atau disosialisasikan peraturan yang melarang itu,” cetusnya.
Ia menilai, wajar saja jika parpol, ormas atau organiasi selama ini kerap mendirikan bendera di tugu Adipura karena tak jelasnya spesifikasi alat peraga yang dimaksud dalam regulasi.
“Jadi jangan heran kalau ada yang salah tafsir. Tapi tidak tahu siapa yang salah menafsirkan ini, Pol PP atau Muhammadiyah, ormas lain atau parpol. Kalau memang melanggar berarti parpol juga melanggar. Padahal kader parpol merupakan oknum yang terlibat mengesahkan regulasi tersebut, ini kan lucu,” tegasnya.
Pada dasarnya, Muhammadiyah tak ingin memerkeruh keadaan selagi ada itikad baik oleh Kasat Pol PP untuk datang meminta maaf. “Kami hanya menunggu sikap gentleman Yuten Koleba,” tegas Sutrisno.
Ketika itu telah dilakukan, Sutrisno mengajak Pol PP dan pihak terkait duduk bersama untuk mengkaji poin-poin yang tertuang dalam Perbup dalam rangka menegakan aturan.
“Kalau memang tujuannya untuk menegakan aturan yang seadil-adilnya kami siap meninjau kembali Perbup atau Perda untuk dibenahi. Jangan sampai ada lagi yang salah tafsir, supaya peraturan itu berlaku adil kepada siapa saja,” pungkasnya.(man)

About uman