Home » Politik » GAM Pertanyakan Kapasitas Sri Lalusu
GAM Pertanyakan Kapasitas Sri Lalusu
Warga pemilik lahan dari Desa Kamiwangi, kecamatan Toili Barat saat diskusi bersama anggota GAM dan awak media, Rabu (20/4).

GAM Pertanyakan Kapasitas Sri Lalusu

LUWUK-Gabungan Aktivis Manthailobo (GAM) memertanyakan kapasitas Sri Lalusu dalam rapat dengar pendapat (RDP) PT Pertamina EP MGDP bersama perwakilan masyarakat pemilik lahan dari desa Kamiwangi, Rabu (19/4) di gedung DPRD Banggai.  Idhin Massa, selaku ketua GAM menyatakan ada keanehan ketika Sri Lalusu tiba-tiba terlibat dalam rapat dengar pendapat itu. “Kalau dia (Sri, red) datang dalam rangka reses, kenapa harus urus sertifikat lahan? Kalau itu kegiatan komisi (Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah) kenapa sendiri,” kata Idhin, Rabu (20/4) di teras DPRD Banggai.
Ia mengungkapkan jika memang mengatasnamakan Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, semestinya yang hadir bukan hanya Sri Lalusu. “Iya kan, kalau atas nama komisi mestinya minimal ada ketua, wakil dan sekretaris komisi. Tapi ini sendiri. Ada apa?” tandasnya.
Pernyataan itu seiring kehadiran Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, Sri Lalusu dalam rapat gabungan komisi DPRD Banggai terkait sertifikat lahan 47 warga Kamiwangi yang belum dikembalikan PT Pertamina EP MGDP, sejak tahun 2000 silam. Dalam pertemuan itu, Sri juga turut memberikan pandangannya. Hal itulah yang kemudian menjadi pertanyaan anggota GAM, ada apa antara Sri Lalusu dan PT Pertamina EP MGDP? “Sebagai pendamping masyarakat pemilik lahan, kami mempertanyakan kapasitasnya kemarin,” kata Idhin lagi.
PT Pertamina EP MGDP Dinilai Cuek
Terpisah, Sekretaris GAM, Muh Akli Suong SH, berpendapat dalam kasus sertifikat lahan masyarakat Kamiwangi, PT Pertamina EP MGDP sangat cuek. Pasalnya, ada pernyataan yang tidak singkron antara beberapa perwakilan yang hadir dalam rapat dengar pendapat. Di satu sisi, mereka mengatakan sertifikat lahan akan dikembalikan, tapi disisi lain mereka mengakui bahwa surat berharga itu sudah tercecer. “Ini yang harus diperjelas. Kalau hilang kenapa mereka selama ini diam saja. Harusnya kalau mau tanggungjawab mereka sudah lapor polisi, tapi kenyataannya kan tidak. Jadi ini kesannya ada yang tidak baik,” kata Akli.
Ia juga menjelaskan dalam dua kali undangan DPRD Banggai, perusahaan tidak menghadirinya. Setelah, perwakilan warga melapor ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, barulah pihak perusahaan bergerak dan menghadiri pertemuan. “Kalau bukan karena laporan masyarakat yang kita dampingi ke polisi, saya yakini mereka tidak akan hadir juga. Karena undangan DPRD itu tidak berkenaan dengan sanksi pidana, tapi laporan polisi itu pasti. Jadi saya sarankan ke masyarakat supaya jangan cabut laporan, biarkan proses hukum jalan karena sudah terlalu lama masyarakat dicueki,” tuturnya.(van)

About uman