Home » Berita Utama » Mahasiswa Minta Yuten Dicopot
Mahasiswa Minta Yuten Dicopot
Sejumlah mahasiswa Unismuh Luwuk saat berorasi di depan kantor DPRD Banggai, Selasa (19/4).

Mahasiswa Minta Yuten Dicopot

SEMENTARA itu, sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk mendesak Bupati Banggai, Sofhian Mile, mencopot Yuten Koleba sebagai Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai.
Pasalnya, tindakan Satpol PP dalam menertibkan bendera Muhammadiyah yang berkibar di tugu Adipura Luwuk, dianggap sudah melecehkan organisasi yang berdiri pada tahun 1912 tersebut.
“Kami sangat menyayangkan tindakan Yuten Koleba. Tindakan tersebut sudah menginjak-injak harga diri dan martabat organisasi Muhammdiyah. Olehnya itu, Pak Sofhian Mile harus mencopot Yuten Koleba dari jabatannya,” tegas Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Luwuk, Budianto, dalam orasinya di depan gedung Parlemen Lalong, Selasa (19/4).
Kata dia, pengurus daerah Muhammadiyah sudah memberikan kesempatan kepada Yuten Koleba untuk meminta maaf secara lisan maupun tulisan. Namun, diabaikan. “Sehingga kami melakukan aksi di kantor DPRD sebagai perpanjangan tangan dari rakyat,” tuturnya.
Budianto, mengatakan sejumlah kader Muhammadiyah mendatangi kantor Satpol PP untuk mempertanyakan langkah Satpol PP yang tidak mengembalikan bendera Muhammadiyah. Namun jawabannya terdengar aneh.  “Kok jawabanya tidak tahu mau dikembalikan kemana. Ini kan aneh. Ada kampus Muhammadiyah yang berdiri di dalam kota, kenapa tidak dikembalikan ke kampus, ada juga pengurus Aisiyah dan sekretariat IMM. Intinya, kami mendukung Satpol PP dalam penegakan perda, tapi harus beretika,” ungkap mahasiswa fakultas ekonomi itu.
Ia menegaskan, persoalan ini sudah diketahui oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta. “Sehingga, Satpol PP harus meminta maaf bukan hanya pengurus daerah saja, melainkan harus ke PP Muhammadiyah,” terang Budianto.
Sementara itu, Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang, ketika hearing mengaku sebagai kader Muhammadiyah, Ia tersinggung dengan tindakan Satpol PP. Pasalnya, penertiban tersebut tidak beretika. Meskipun Satpol PP bertugas sebagai penegak peraturan daerah (Perda). Harusnya Satpol PP menyurati pengurus Muhammadiyah sebelum melakukan penertiban.”Kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Bukan diletakkan di gudang begitu saja. Kalau ada bendera yang terpasang, pasti ada orang yang memasang,” ujarnya.
Kata dia, segala tuntutan harus dimasukan dalam rekomendasi DPRD. Namun harus menghadirkan Kepala Satpol PP. “Yuten harus dihadirkan. Agar segera diselesaikan, sehingga tidak merembet menjadi pesoalan lebih besar,” tuturnya.
Amatan Luwuk Post, hearing sempat ditunda sembari menunggu kehadiran Yuten Koleba. Namun, Yuten tidak bisa hadir, karena berada di luar kota. Hearing dilanjutkan setelah kehadiran dua orang perwakilan Satpol PP.
Hasilnya, DPRD melahirkan rekomendasi sesuai kesepakatan pihak Satpol PP dan mahasiswa Unismuh Luwuk.  Yakni Satpol PP harus meminta maaf secara lisan maupun tulisan di media cetak. Bukan hanya pengurus daerah, tapi ke PP Muhammadiyah.
DPRD juga meminta Bupati Banggai, Sofhian Mile, untuk mengevaluasi kinerja Yuten Koleba. “Jadi rekomendasi akan disampaikan kepada bupati, untuk melihat kembali kinerja Yuten Koleba selaku Kepala Satpol PP,” tutur Jufri Diko sembari menutup hearing tersebut. (awi/man)

About uman