Home » Politik » Penambahan Dapil Perlu Kajian Matang
Penambahan Dapil Perlu Kajian Matang
Sutrisno K. Djawa

Penambahan Dapil Perlu Kajian Matang

LUWUK—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dinilai perlu melakukan pengkajian matang jika ingin merealisasikan adanya penambahan daerah pilih (dapil). Belakangan, mayoritas penggawa partai politik (parpol) menginginkan dapil II di bagi menjadi dua bagian dimana memisahkan antara wilayah Kecamatan Kintom-Batui-Batui Selatan dengan Kecamatan Moilong-Toili-Toili Barat.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML), Sutrisno K Djawa mengatakan, keinginan tersebut sangat rentan dengan kepentingan politik yang keuntungannya hanya dirasakan parpol atau personal saja. Karenanya perlu dikaji secara teliti agar masyarakat di wilayah cakupan tersebut juga merasakan dampak positif dari pembagian dapil.
“Kalau para politisi menggap dengan begitu akan tercipta pemerataan perolehan suara, ya itu masuk akal.   Tapi harus jelas juga keuntungannya buat rakyat,” kata Sutrisno, Sabtu (16/4).
Dikatakannya, pembagian dapil harus mengedepankan azas pemerataan dengan mempertimbangkan efektifitas kebijakan tersebut. Namun, jika dapil II memang telah memenuhi syarat perundang-undangan maka institut berwenang harus segera memproses realisasinya. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa terdapat hal positif  dari kebijakan itu seperti, berpotensi melahirkan keterwakilan masyarakat per kecamatann atau berdasarkan kultur dan sebagainya.
“Dengan begitu masyarakat di masing-masing kecamatan memiliki wakilnya yang duduk di parlemen yang kiranya dapat mengawal setiap aspirasi mereka,” tutur Wakil Rektor II UML ini.
Lanjut Sutrisno, azas pemerataan juga sangat perlu untuk memastikan pasca pembagian dapil tak ada wilayah yang semakin gendut atau justru ramping. Artinya, jangan kemudian terdapat dapil yang kekurangan dan kelebihan wilayah.
Olehnya, jika telah bersyarat KPU perlu melakukan pendataan ulang di wilayah dapil II. Jika pendataan dilakukan merata dan maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, tidak menutup kemungkinan parlemen Lalong bersyarat ketambahan kuota kursi dari 35 menjadi 40.
“Tapi harus dikaji baik-baik dulu. Yang jelas terdapat hal positif dari wacana ini yang menguntungkan rakyat, selebihnya itu untuk kepentingan parpol. Jangan sampai juga ini merupakan cara bagi sejumlah paprol atau individu yang tidak mampu bersaing di wilayah atau dapil tertentu dengan kompetitornya,” pungkasnya.(man)

About uman