Home » Berita Utama » Perusahaan dan Pemberi Izin Kena Sanksi
Perusahaan dan Pemberi Izin Kena Sanksi
Eks tambang nikel yang sudah selesai izinnya wajib direklamasi dan pasca tambang.

Perusahaan dan Pemberi Izin Kena Sanksi

LUWUK–DPRD Banggai ikut menyoroti jaminan reklamasi dan pasca tambang. Keterbukaan pemerintah daerah (pemda) Banggai terhadap publik untuk membeberkan izin-izin tambang didesak.
Anggota Komisi III DPRD, Syafrudin Husain menyatakan, kendati masih terdapat potensi tambang nikel, tetapi izin perusahaan telah selesai, reklamasi dan pasca tambang wajib dilakukan. “Tinggal dilihat saja izinnya, sudah habis atau belum. Diperpanjang atau tidak,” ujar Syafrudin, Kamis (14/4).
Syafrudin mengingatkan, sanksi persoalan pertambangan cukup berat. Bisa-bisa perusahaan dan pemberi izin terkena sanksi jika reklamasi dan pasca tambang tidak dilakukan. “Pertambangan dan kehutanan hukumannya beda-beda tipis, di atas 10 tahun,” tandasnya.
Politikus PKB itu menguraikan, sanksi persoalan pertambangan telah dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang  mineral dan batu bara. “Cukup berat hukumannya jika mengacu pada regulasi itu,” paparnya.
Seperti diketahui, teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang telah diatur dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor  7  tahun 2014 tentang  pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sudah dijelaskan.
Dalam pasal 45 disebutkan, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan penambangan, pengolahan, dan/ atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui. (ali)

About uman