Home » Politik » Evaluasi Pilkada Serentak 2015
Evaluasi Pilkada Serentak 2015
Kisman Karinda

Evaluasi Pilkada Serentak 2015

LUWUK—Pilkada serentak perdana yang digelar akhir tahun 2015 lalu telah meninggalkan garis finish. Meski demikian, dinamika yang terjadi di dalamnya dievaluasi para pakar akademisi yang berasal dari seluruh kampus se-Indonesia di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, 9 April lalu. Melalui kegiatan ‘seminar nasional & call for paprs 2016’, akademisi yang tergabung dalam asosiasi program study ilmu pemerintahan se-Indonesia (termasuk Universitas Muhammadiyah Luwuk alias UML,red) mengidentifikasi adanya kelonggaran di Pilkada serentak sehingga memicu potensi kecurangan.
“Kecurangan Pemilu datang dari kandidat atau parpol. Pada dasarnya pembahasaan mengenai evaluasi Pilkada serentak tahun 2015 cenderung pada masalah pelanggaran,” ungkap Kisman Karinda, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (Fisip), yang mewakili UML pada kegiatan yang bertajuk ‘evaluasi Pilkada serentak membangun kesadaran politik dan komunikasi partisipasitoris menuju penguatan tata kelola pemerintahan’, Selasa (12/4).
Mengutip penjelasan salah satu narasumber yang mewakili Ketua Bawaslu RI, Muhammad, Kisman Karinda menjelaskan, kondisi itu diakibatkan maraknya manipulasi suara saat proses penghitungan serta praktek money politics, tak terkecuali di Bumi Babasal. Kondisi itulah yang mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemilu.
“Bawaslu RI mengakui sejumlah pelanggaran itu terjadi di tiap-tiap daerah,” kata Kisman.
Sedangkan pemateri pakar ilmu komunikasi politik, DR Gun Gun Heriyanto, masih kata Kisman, justru cenderung menyorot dampak positif di balik pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Menurut Gun Gun tutur Kisman, dari komunikasi politik yang terbangun, dia menilai terdapat sebuah semangat baru dari kalangan pemuda yang peduli pada pelaksanaan Pemilu. Indikasi itu diantaranya ditandai munculnya kelompok mahasiswa atau akademisi yang berperan sebagai pemerhati sekaligus relawan Pemilu.
“Dari kalangan pemuda muncul komunikasi partisipatoris. Selain itu, yang paling mempengaruhi terselenggaranya Pemilu adalah keterlibatan media, parpol, birokrasi, kekuatan ekonomi dan rescue interens. Begitu kata Gun Gun,” jelas Kisman.
Kisman sendiri menilai, Pilkada serentak melonggarkan ruang gerak pelaku curang dalam melanggar ketetapan perundang-undangan. Melalui Pilkada serentak, lanjut Kisman, pemerintah juga dapat melihat perbandingan kualitas kerja para penyelenggara Pemilu antar daerah. Selain faktor penyelenggara, pelanggaran juga dipengaruhi rancunya regulasi, yakni mengenai persentase perbedaan suara antara kontestan Pilkada yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Karenanya, adalah wajar jika kemudian regulasi tersebut ditinjau ulang untuk direvisi.
“Pada regulasi itu ditetapkan ketika salah satu kandidat berhasil meraih suara yang sulit dikejar oleh kandidat lain maka tak dapat diproses di MK (Mahkamah Konstitusi).  Dengan demikian kandidat terkait akan melakukan apapun untuk meraih suara sehingga tak kena gugatan. Ini yang kemudian memicu terjadinya pelanggaran,” katanya.
Di Kabupaten Banggai sendiri, tak terlepas dari sorotan pusat terkait pelanggaran yang ada. Meski tak di sebutkan satu persatu, namun Banggai masuk dalam kategori daerah marak pelanggaran. Apalagi dengan kebiasaan gaya berpolitik selama ini yang kemudian melahirkan opini negatif dikonsumsi masyarakat.
“Tapi bukan berarti ini buruk, Pilkada perdana menjadi referensi pemerintah untuk memperbaiki sistem demokrasi yang ada kdepan. Mudah-mudahan dengan begitu Pemilu kedepan berjalan sebagaimana yang diharapkan,” pungkasnya.(man)

About uman