Home » Berita Utama » Gerindra Sebut Target PAD tanpa Perencanaan
Gerindra Sebut Target PAD tanpa Perencanaan
Masnawati

Gerindra Sebut Target PAD tanpa Perencanaan

LUWUK-Ada yang menarik tanggapan Fraksi Gerindra saat rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banggai tahunan dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) atau lima tahunan.
Dalam tanggapan fraksi yang disampaikan Masnawati Muhammad, anggota komisi III itu menyentil penempatan target pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini diterapkan pemerintah daerah, terkesan tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak maksimal.
“PAD selama ini selalu meningkat, tapi pada tahun 2015 pencapaiannya hanya menyentuh persentase 30,33 persen. Hal ini mengibaratkan penentuan target PAD tidak berdasarkan perencanaan. Tapi hanya melihat pencapaian dari tahun ke tahun,” kata Masnawati membacakan tanggapan fraksi, Senin (4/4).
Padahal, potensi PAD jika direncanakan dengan baik begitu banyak. Namun, penetapan target itu disebut masih belum memenuhi unsur perencanaan yang baik. Sehingga menyebabkan instansi yang dibebankan target PAD kelimpungan dan tidak mampu merealisasikan pencapaian sesuai target.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyentil bidang kesehatan yang dinilai masih belum bisa menjalankan program dengan baik. Sebab, begitu besar anggaran yang dialokasikan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pasien mengeluh soal ketidaktersediannya obat yang dibutuhkan di rumah sakit.
“Pada bidang kesehatan anggaran untuk pembelian obat sangat besar, tapi kenyataannya masih banyak pasien yang harus beli obat di luar,” ungkap Masnawati, Senin (4/4).
Tak hanya itu, untuk optimalisasi anggaran dalam LKPJ-AMJ tahun 2011 – 2015 terdapat angka belanja langsung pada tahun 2013 sebesar Rp7 miliar, kemudian di tahun 2014 sekira Rp23 miliar. Dengan angka itu jika disandingkan dengan visi pemerintah disebut masih belum mencapai amanat mensejahterakan masyarakat. Sebab, anggaran lebih banyak tersedot untuk belanja langsung ketimbang program kesejahteraan rakyat. Terlebih di tahun 2015 juga terjadi kenaikan belanja gaji dan tunjangan pegawai.
“Dalam laporan ini (LKPj) kami juga tidak melihat adanya data rill berapa jumlah pegawai (ASN) di kabupaten Banggai,” ungkap Masnawati lagi.
Dari segi pendidikan, fraksi Gerindra menyoal banyaknya anggaran tersedot untuk bangunan sekolah tapi saat reses perorangan, anggota legislatif masih menemukan adanya bangunan sekolah yang belum tersentuh. Sementara itu, beberapa sekolah nyaris setiap tahunnya mendapatkan jatah bantuan rehab.”Kami juga menyayangkan beberapa prestasi atau penghargaan daerah yang diberikan pemerintah Indonesia tapi tidak dicantumkan dalam LKPj yang diajukan ini,” tutupnya.(van)

About uman