Home » Politik » Begini Saran Politikus PKB
Begini Saran Politikus PKB
Safrudin Husain

Begini Saran Politikus PKB

LUWUK—Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banggai, Safrudin Husain menilai, sejak beberapa tahun terakhir besaran anggaran pembangunan daerah tak mengalami peningkatan tajam. Karenanya, politikus yang akrab disapa Haji Udin ini menyarankan, pemerintahan produk Pilkada serentak tahun 2015 dibawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati terpilih, Herwin Yatim dan Mustar Labolo perlu mengeluarkan terobosan dengan mengurangi daya beli kendaraan dinas bagi pejabat.
“Itu salah satu opsi yang bisa dilakukan. Karena kalau diperhatikan usulan pengadaan kendaraan dinas terus meningkat, apalagi kendaraan yang diusulkan dengan kualitas dan harga yang cukup menguras uang daerah,” katanya, Selasa (5/4).
Dalam mengimplementasikannya, selain yang digunakan bupati, wakil bupati dan pimpinan dewan, seluruh kendaraan dinas yang menjadi aset daerah harus dilabel logo Pemda. Sebab menurut dia, kendaraan dinas mewah yang digunakan khususnya oleh para pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kerap diperuntukan untuk kepentingan pribadi.
“Sejumlah kendaraan dinas tak jelas peruntukannya karena lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Sebagai daerah senior dengan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) terbesar, pemerintah Kabupaten Banggai harusnya malu dengan Kabupaten Tojo Una-una yang telah menerapkan itu lebih awal,” jelas anggota komisi III DPRD Banggai ini.
Menurut dia, Label logo Pemda pada body setiap kendaraan dinas mempengaruhi gengsi pejabat ketika menggunakan aset daerah di luar jam kerja. Dengan begitu, Safrudin menilai, akan mengurangi minat belanja kendaraan dinas mewah SKPD melalui usulan.
“Kalau sudah dilabel di depan atau samping kiri-kanan body kendaraan, semewah apapun mobil atau sepeda motor yang digunakan pejabat masyarakat tetap berasumsi itu adalah milik daerah yang dibeli dari uang rakyat. Pejabat terkait harusnya malu bergaya menggunakan aset daerah. Di daerah lain di luar jam kerja hampir tidak terlihat kendaraan pelat merah yang berkeliaran,” pungkasnya.
Jika berhasil, dan dalam penerapannya berjalan maksimal, ketua badan kehormatan (BK) parlemen Lalong yakin, perlahan anggaran pembangunan daerah akan meningkat yang berdampak positif terhadap percepatan pemerataan pembangunan.(man)

About uman