Home » Kampus » Menyimak Pilrek di Dua Kampus
Menyimak Pilrek di Dua Kampus
Dua universitas di Kabupaten Banggai, Untika dan Unismuh saat ini tengah melakukan tahapan-tahapan pemilihan rektor periode 2016-2020.

Menyimak Pilrek di Dua Kampus

Catatan : Andi Ardin A.Ndiona / Luwuk Post

Mendengar kata “universitas” nampaknya bukan hal yang tabu lagi di telinga masyarakat saat ini. Bukan hanya sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, universitas adalah rahim yang melahirkan pemimpin-pemimpin terdidik masa kini. Namun demikian, sistem yang diterapkan oleh universitas juga akan sangat berpengaruh pada karakter calon-calon pemimpin tersebut.
Perguruan Tinggi (PT) terbesar di Kabupaten Banggai nampaknya sangat pas kita sematkan kepada Universitas Tompotika (Untika) Luwuk dan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk. Mengapa tidak, Untika yang berdiri pada tanggal 25 Maret tahun 2000, memiliki 14 jurusan, 114 dosen, 3.123 mahasiswa, rangking ke 1.647 dari 4.912 universitas seluruh Indonesia, dan Unismuh yang berdiri pada tanggai 24 Maret tahun 2000, memiliki 15 jurusan, 92 dosen, 2.318 mahasiswa, rangking 82 dari 4.912 universitas seluruh indonesia serta rangking ke 8.470 menurut webbo, adalah capaian yang tidak dapat dilakukan oleh PT lain di Kabupaten Banggai. Namun, pridikat sebagai “PT terbeasar” yang tersemat itu apakah sebanding dengan sistem yang digunakan dalam pemilihan kembali Rektor (Pilrek) yang sebentar lagi akan dilakukan oleh dua universitas tersebut?.
Sistem pilrek yang akan digunakan Untika dan Unismuh jelas berbeda. Pastinya, kedua PT swasta tersebut akan menggunakan sistem pilrek sesuai dengan aturan atau statuta tanpa harus mengabaikan aturan nasional.
Jika dibandingkan, dinamika pilrek antara dua universitas tersebut cukup menarik. Dengan segudang permasalahan yang ada, Untika harus melewati berbagai tuntutan dari mahasiswa sebelum pelaksanaan pilrek dilakukan. Bahkan, tahapan pilrek yang telah dijalankan panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor Untika terpaksa harus dihentikan untuk sementara waktu. Hal ini lah yang memunculkan berbagai macam pertanyaan.
Anggota senat yang merupakan penentu kebijakan, nampaknya tidak cukup tegas menegakkan aturan yang sejatinya telah ditetapkan. Bahkan, senat terkesan sengaja mengabaikan aturan-aturan tersebut. Mulai dari keberadaan anggota senat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya tidak lagi dilibatkan dalam keanggotaan senat, hingga pada pengesahan Tata tertib (Tatib) yang menetapkan bakal calon ber pridikat Master (S2). Padahal, aturan nasional telah menetapkan pemimpin universitas harus berpredikat sebagai Doktor (S3).
Maka tak heran mahasiswa yang awalnya telah mengawal proses tersebut, harus bertindak tegas agar tahapan pilrek Untika berjalan sesuai dengan relnya tanpa harus melenceng dari aturan.”Kami tak peduli siapa pun yang akan menjadi rektor. Hanya saja, aturan untuk menjadi rektor itu lah yang harus ditegakkan terlebih dahulu,” ungkap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untika, Dedi Gale Labaso, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Sistem pilrek yang dijalankan Untika dapat dikatakan terbuka kepada seluruh masyarakatnya. Sebab, seluruh civitas akademika Untika, tanpa terkecuali mahasiswa juga berperan aktif dalam menentukan bakal calon rektor yang nantinya akan dipilih dan di tetapkan oleh anggota senat sebagai rektor terpilih.
Berbeda dengan Untika, Unismuh dalam pilrek kali ini cukup tertutup tanpa keterlibatan mahasiswa sedikit pun. Tidak ada persoalan yang menguak di publik terkait pilrek Unismuh. Namun, tertutupnya pilrek Unismuh tersebut bisa jadi akan memicu dinamika politik yang terkesan otoriter tanpa memandang keberadaan mahasiswa sebagai masyarakat dalam ruang lingkup Unismuh.
Sebagai amal usaha Muhammadiyah, sudah menjadi keharusan Unismuh mengikuti keputusan Pimpinan Pusat Muhamaadiyah (PTM). Bahkan, untuk menentukan pemimpin Unismuh yang baru, Unismuh harus tunduk pada keputusan PTM tersebut. Dalam hal ini, jika mahasiswa meminta agar turut dilibatkan sebagai salah satu penentu lahirnya peminpin Unismuh yang baru, permintaan tersebut merupakan hal yang sangat mustahil dapat dikabulkan. Dapat dikatakan, ruang demokrasi kepada mahasiswa dalam ruang lingkup Unismuh tidak ada sama sekali.”Kami di Unismuh dalam memilih kembali rektor sepenuhnya akan dikembalikan kepada PTM. Senat hanya memunculkan nama calon-calon rektor untuk dikirim ke PTM sebagai rekomendasi,” ungkap Wakil Rektor (WR) I Unismuh, Gifari Sono, beberapa waktu lalu.
Memandang sitem dalam pilrek dua PT tersebut (Untika dan Unismuh,red), dapat dikatakan peran mahasiswa untuk menentukan rektor terpilih kedepan sangat berbeda jauh. Untika yang memberikan kebebasan memilh calon rektor kepada mahasiswanya, namun memiliki banyak persoalan, Unismuh yang terkesan  tak memandang kehadiran mahasiswa untuk menentukan calon rektor, adalah karakter tersendiri yang diciptakan dua PT tersebut.
Tidak dapat dipungkiri, mahasiswa Untika dan Unismuh adalah salah satu harapan untuk membangun Kabupaten Banggai kedepan. Sistem pemilihan rektor yang dicermati mahasiswa sebelumnya akan tertanam dibenak mahasiswa terkait bagaimana cara menentukan calon-calon pemimpin kedepan. Olehnya, Lahirnya calon-calon pemimpin terdidik, akan sangat berpengaruh dari bagaimana sistem pemilihan yang dicermati mahasiswa sebelumnya di universitas masing-masing.
Terkait persoalan tersebut, sudah menjadi kewajiban Untika dan Unismuh yang merupakan rahim pemimpin-pemimpin terdidik di Kabupaten Banggai itu, mengajarkan hal-hal positif kepada calon-calon pemipin itu. Sehingga melalui pengajaran tersebut, akan melahirkan calon pemimpin yang berkarakter sesuai dengan yang diajarkan secara tidak langsung dalam pilrek kali ini. (*)

About uman