Home » Banggai Laut » Kades Monsongan Sikapi Mosi Tidak Percaya
Kades Monsongan Sikapi Mosi Tidak Percaya
Muhdin A. Mataiya

Kades Monsongan Sikapi Mosi Tidak Percaya

BANGGAI – Kepala Desa Monsongan, Muhdin A. Mataiya dikritik keras warganya. Satu paket surat Mosi Tidak Percaya bertajuk Permohonan Pemberhentian Kepala Desa dilayangkan. Tembusannya ke BPD, Camat dan Bupati. Isi surat bertanggal 21 Maret 2016 itu menggugat kepemimpinan Muhdin A. Mataiya atas beberapa point.
Menurut Abukar O. Sumail, pemimpin gerakan itu menyebutkan pemilihan Kades Monsongan tahun 2014 yang melahirkan Muhdin A. Mataiya sebagai pemenang dianggap cacat hukum karena hanya melalui musyawarah mufakat dari kurang lebih 50 warga setempat. Padahal kata dia, wajib pilih Monsongan berjumlah 1000 orang.
Selain itu, sejak menjabat Agustus 2014 hingga saat ini Kades belum memilih perangkat desa baru dan masih menggunakan perangkat lama yang di SK-kan dari tahun 2009.
“Mereka digaji melalui ADD. Ini jelas melanggar, karena SK 2009 itu sudah berakhir,” tutur Abukar.
Muhdin adalah petahana dan berdasar musyawarah dimaksud, dia diangkat lagi jadi Kades. Dalam surat itu Abukar juga menganggap Muhdin tidak menjalankan pemerintahan secara profesional dan terbuka karena tidak pernah memberi pertanggung-jawaban yang diketahui masyarakat pada setiap akhir tahun.
Kepada Luwuk Post, Minggu (3/4) kemarin, Muhdin A. Mataiya memberi klarifikasi. Dia membenarkan perihal musyawarah yang dilakukan ketika pemilihan Kades yang kedua kali itu. Namun kata dia, hal ini ditempuh karena tidak ada calon lain yang maju menantangnya. Dijelaskannya bahwa pilkades kala itu bahkan sempat ditunda untuk menjaring lagi calon lainnya.
“Silahkan Bapak tanya sama dia (Abukar, red). Karena dia yang jadi sekretaris panitianya,” sergah Muhdin.
Karena tetap tidak ada yang daftar tambah Muhdin, akhirnya diadakan musyawarah dan panitia, BPD serta warga yang hadir sepakat menunjuk Muhdin melanjutkan jabatan Kades.
Adapun masalah perangkat desa yang belum digantinya. Kades Muhdin menyatakan sedang menunggu aturan dan petunjuk pelaksanaannya dari BPMP-PD.
“Desa-desa lain juga begitu. kami menunggu Peraturan Bupati dan petunjuk lebih lanjut dari BPM,” jelasnya.
Intinya, kata dia apa-apa yang dituduhkan Abukar tidak berdasar dan hanya karena pertimbangan sempit. Olehnya itu Muhdin berharap yang bersangkutan tidak usah terlalu membesar-besarkan persoalan ini. “Apalagi dia masih ponakan saya,” pungkasnya. (Sbt)

About uman