Home » Politik » Warga Kamiwangi Sambangi Komisi I
Warga Kamiwangi Sambangi Komisi I
I Putu Mulyana, perwakilan pemilik sertifikat lahan yang ditahan PT Pertamina EP MGDP ketika mempertanyakan kejelasan lanjutan hearing terhadap perusahaan kepada ketua Komisi I DPRD Banggai, Winancy Ndobe, Kamis (31/3).

Warga Kamiwangi Sambangi Komisi I

LUWUK-Hampir sebulan tanpa kejelasan, kapan lanjutan hearing PT Pertamina EP MGDP, sejumlah warga pemilik lahan desa Kamiwangi menyambangi DPRD Banggai. Dipimpin I Putu Mulyana, warga langsung menuju ruang komisi I dan bertemu Winancy Ndobe, selaku ketua komisi. Dalam pertemuan itu, warga mendesak DPRD segera mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang terkesan kebal itu. Pasalnya, sejak dua kali panggilan yang tidak dihadiri pihak perusahaan, warga merasa DPRD mulai melemah.
“Sebagai masayarakat pemilik lahan kami hanya berharap agar penyelesaian masalah ini bisa secepatnya dilakukan. Kemarin sempat ada yang minta buka jalan, tapi saya nda kasih. Karena saya tidak mau nanti terjadi benturan diantara masyarakat,” kata Putu Mulyana, selaku koordinator  pemilik sertifikat, Kamis (31/3).
Tak hanya itu, salah satu warga bahkan mengatakan Ia sempat dibentak oleh aparat dari kepolisian dan TNI yang bertugas mengamankan aset nasional tersebut. Sebab, aparat berpendapat tindakan masyarakat menghalang-halangi kerja perusahaan. “Saya hanya bilang jangan bentak-bentak, kasian kita rakyat kecil. Kita begini karena hak belum dikembalikan,” kata rekan Putu Mulyana dihadapan Winancy Ndobe, Mursidin dan Suharto Mahiwa, anggota komisi I DPRD Banggai.
Mendengar keluhan itu, Winancy menjelaskan mengapa pihaknya belum bisa melakukan pertemuan lanjutan. Pertama, dalam rencana panggilan, kata Winancy, sejatinya pertemuan lanjutan dilakukan kemarin. Hanya saja, Ali Sahbana (dulu humas PT Pertamina), sebagai pihak yang didesak harus dihadirkan dalam pertemuan belum bisa hadir karena tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Luwuk. “Besok (hari ini,red) juga tidak bisa karena pak Dody masih ada pemeriksaan BPK. Sementara tanggal 4 April nanti kita sudah mulai paripurna, kemudian tanggal 11 – 16 April mulai reses untuk program 2017, jadi kemungkinan waktu kita baru bisa di tanggal 20 April,” jelas aleg asal partai Gerindra itu.
Ia menegaskan jika pertemuan dipaksakan tanpa kejelasan dari kesiapan perusahaan untuk hadir, maka hasilnya juga akan sia-sia. Bahkan hal itu bisa merugikan masyarakat yang datang ke Luwuk dengan jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, Ia meminta agar disepakati waktu pertemuan lanjutan dilaksanakan dikisaran tanggal 20 April 2016. Mengenai sertifikat lahan warga yang hingga kini belum jelas keberadaannya sejak diambil PT Pertamina EP MGDP 15 tahun silam, kata Winancy, akan tetap menjadi tanggungjawab perusahaan. “Mereka harus secepatnya mengembalikan sertifikat itu, kalau benar sudah hilang. Maka tanggungjawab. Ganti dan serahkan lagi ke masyarakat,” tandasnya.
Setelah mendapatkan keterangan itu, sejumlah warga langsung pamitan dan meminta agar nantinya kedua orang yang dianggap mengetahui persoalan dalam pengumpulan sertifikat lahan dipastikan hadir dalam pertemuan.(van)

About uman