Home » Berita Utama » Mei 2016, BPJS Kesehatan Kelola JKN Daerah
Mei 2016, BPJS Kesehatan Kelola JKN Daerah
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Banggai dr Parasamnya Dewi Cipta bersama staf saat bertandang ke kantor Redaksi Luwuk Post, Rabu (3/3).

Mei 2016, BPJS Kesehatan Kelola JKN Daerah

LUWUK-Masyarakat Kabupaten Banggai yang tidak masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan ditanggung melalui JKN versi pemerintah daerah. JKN adalah program dengan sumber anggaran pendapatan belanja nasional (APBN). Sementara JKN versi Pemda adalah program dengan dukungan anggaran APBD.
JKN versi pemerintah daerah nantinya akan terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Banggai  dr. Parasamnya Dewi Cipta, mengatakan, sesuai regulasi, BPJS Kesehatan sesuai kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah akan mengelola JKN yang anggarannya bersumber dari APBD. “Kita sudah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Banggai. Direncanakan pada 1 Mei 2016 mendatang kerja sama tentang tatakelola JKN yang anggarannya dari APBD akan dilaksanakan BPJS Kesehatan,” jelasnya saat bertandang ke kantor redaksi Luwuk Post, Rabu (30/3).
Ia menyatakan, masyarakat yang masuk dalam kepesertaan JKN dari pemerintah daerah akan menikmati pelayanan yang diterima peserta JKN dari pemerintah pusat.
“Mulai dari rawat inap kelas tiga, rujukan ke rumah sakit di Makassar dan Jawa atau rumah sakit swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti rumah sakit Siloam akan dinikmati peserta JKN daerah. Pelayanan yang sama juga berlaku pada obat yang diperlukan peserta,” jelas wanita yang telah 8 bulan memimpin BPJS Kesehatan Kabupaten Banggai ini.
Ia juga menyatakan, peserta JKN daerah tidak perlu khawatir terhadap penyerahan pengelolaan JKN daerah ke BPJS Kesehatan, terkait anggaran yang digunakan untuk pembayaran klaim. Sebab, meski uang pemda terserap habis untuk pembayaran klaim sesuai data peserta yang telah masuk dalam aplikasi BPJS. BPJS Kesehatan akan tetap menjamin hak kepesertaan masyarakat. “Kita berharap tidak ada yang sakit lah, tapi meski begitu dengan prinsip gotong royong pemda tidak akan menanggung risiko apapun, meski uang pemda telah habis untuk pembayaran klaim,” pungkas perempuan berhijab ini. (bd)

About uman