Home » Berita Utama » Rekomendasi Polres Tak Masuk Akal
Rekomendasi Polres Tak Masuk Akal
Pupuk subsidi yang ditahan Kodim 1308 Luwuk Banggai sesaat penangkapan pada September 2015 lalu. Nampak Kasdim 1308 LB Mayor Jufri Halimu didampingi Pasi Intel Kapten D Tambolang, ketika memperlihatkan barang bukti, Senin (28/3).

Rekomendasi Polres Tak Masuk Akal

LUWUK-Rekomendasi Satuan Reserse Kriminal Polres Banggai terkait dengan indikasi pidana pendistribusian pupuk bersubsidi dinilai pedas oleh Kodim 1308 Luwuk Banggai sebagai lembaga yang melakukan penangkapan distribusi pupuk tersebut. Pasalnya, rekomendasi tersebut dianggap tidak masuk akal. “Rekomendasi Polres itu tidak masuk akal. Kami tetap menahan barang bukti (pupuk subsidi,red). Pupuk tersebut kami yang tangkap, karena tidak sesuai prosedur dan itu ada indikasi pidananya,” ujar Pasi Intel Kodim 1308 Luwuk Banggai, Kapten D Tambolang, Senin (28/3).
Kata dia, fakta yang terkuak sehingga pihaknya melakukan penangkapan adalah, pendistribusian pupuk subsidi tersebut salah sasaran karena Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) harusnya dikeluarkan setahun sebelum distribusi pupuk dilakukan.
Namun, distribusi dilakukan tahun 2015 lalu, sementara RDKK dibuat pada September 2015. Ironisnya lagi, didalam DRKK yang dibuat, Kecamatan Toili tidak termasuk dalam wilayah yang diusulkan untuk pendistribusian. Yang ada hanya lima kecamatan. “Ini kan aneh. Berdasarkan aturan,  harusnya RDKK dibuat pada tahun 2014, kemudian pupuk subsidi didistribusi pada tahun 2015,” terangnya.
Ditanya wartawan soal indikasi permainan yang dilakukan Polres Banggai, Tambolang irit komentar. Kata dia, soal penyelidikan merupakan tanggung jawab Polres. “Namun, berdasarkan fakta, Kodim tetap kokoh, bahwa distribusi tersebut bermasalah,” tandasnya.
Tambolang menyatakan, TNI memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap pendistribusian pupuk kepada masyarakat yang berhak menerima. Bahkan, kata dia, sudah ada perintah langsung dari Presiden RI Jokowi, melalui Kasad Mabes TNI.  “Untuk di Kabupaten Banggai sendiri, Kodim 1308 beserta jajarannya hingga ke tingkat desa, memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi, wajar jika TNI terlibat langsung dalam penangkapan itu,” tegas Tambolang.
Sebelumnya, berdasarkan surat dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Banggai nomor SP2HP/44/III/2016/Reskrim tertanggal 11 Maret 2016, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan menyatakan penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan oleh Drajat Subali selaku pengecer kepada kelompok tani di Kecamatan Toili dan Moilong bukan suatu tindakan pidana, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan dan segera mengembalikan barang bukti berupa pupuk bersubsidi yang dititipkan di kantor Kodim 1308 Luwuk Banggai. (awi)

About uman