Home » Politik » PU dan Lurah Saling Lempar Tanggungjawab
PU dan Lurah Saling Lempar Tanggungjawab
Anggota Komisi I DPRD Banggai saat mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak terkait aduan penyerobotan lahan dalam pembuatan jalan umum di Mendono, Senin (28/3) di ruang pertemuan gedung parlemen Lalong.

PU dan Lurah Saling Lempar Tanggungjawab

LUWUK-Rapat dengar pendapat soal aduan penyerobotan lahan milik Nasrun Panrelly, warga Mendono oleh anggota Komisi I DPRD Banggai menguak ketidakberesan pemerintah kabupaten Banggai dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam menjalankan programnya. Sebab, dalam pertemuan yang digelar di ruang pertemuan DPRD, perwakilan PU mengatakan jika persoalan penyerobotan sejatinya tidak akan terjadi dalam pembuatan jalan umum, jika saja pemerintah kelurahan saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa masih ada kendala di lapangan, terkait pembebasan lahan warga. Namun, Lurah Mendono, membantah hal itu. Ia mengakui pernah didatangi perwakilan dari Dinas PU, hanya saja saat itu memang sebatas koordinasi tanpa adanya surat pemberitahuan terkait akan dilaksanakannya program jalan umum di wilayahnya. “Saya sudah sampaikan bahwa kalau memang  akan dibangun jalan sebaiknya menyurat secara resmi ke pemerintah kelurahan. Sehingga itu menjadi dasar kita menjelaskan ke masyarakat, apakah pembebasan ini dibayarkan pemda atau gratis,” terang Lurah Mendono, Senin (28/3) dihadapan Winancy Ndobe selaku pimpinan rapat.
Senada dengan itu, Bactiar Pasman anggota komisi I DPRD Banggai mengatakan bahwa dalam pelaksanaan progaram pembangunan jalan umum Mendono, Ia berpendapat ada koordinasi yang tidak jalan antara pihak eksekutif dalam hal ini dinas PU dan pemerintah kelurahan serta pemilik lahan. Karena tidak adanya koordinasi yang baik itulah sehingga timbul aduan tidak terima atas penggusuran dan pembuatan jalan oleh Nasrun Panrelly. Padahal, sejatinya kata mantan Camat itu, jika saja koordinasi dilakukan dengan baik, maka semua hal bisa berjalan mulus. Sebab, masyarakat juga membutuhkan akses jalan. Disisi lain, Zulkarnain, juga anggota komisi I mengatakan sejak awal pertemuan Ia sudah melihat adanya kecerobohan dalam pembuatan jalan itu. sebab, dari keterangan pemilik, sejatinya lahan siap dibagi, namun karena tidak adanya koordinasi maka hal itu sangat mudah diselesaikan. Berbeda dengan itu, Mursidin juga anggota komisi I justru menyorot soal proyek tahun anggaran 2015 yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2016. Menurutnya, dari proses itu saja sudah jelas terlihat adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek jalan umum Mendono. Hanya saja, sebaiknya hal itu tidak berlarut-larut dan sesegera mungkin bisa dicarikan solusinya.
Sementara itu, Camat Kintom, Marwan Djanun saat ditanyakan pendapatnya mengatakan sejak awal Ia tidak mengetahui adanya program pembangunan jalan umum di Mendono. Ia baru menyadari hal itu ketika pemilik lahan Nasrun Panrelly menghadap dan menyampaikan aduannya. Oleh karena itu, Ia berharap persoalan itu bisa segera diselesaikan dengan pembuatan jalan alternatif, yang tidak jauh dari lahan milik Nasrun. Senada dengan itu, Irwanto Kulap, anggota komisi I DPRD mengatakan dari keterangan dalam pertemuan, Ia mengajukan dua opsi, pertama menutup total jalan umum yang diadukan tapi beresiko kerugian total bagi pemerintah daerah, atau kedua yakni membuat jalur alternatif yang sekiranya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp50 juta. Mendengar saran itu, sejumlah tamu undangan dan anggota DPRD sepakat bahwa sebaiknya dibuatkan jalan pengganti melalui anggaran ABT. Namun, sebelum anggaran turun, sebaiknya jalan umum tetap diijinkan berjalan normal. Sehingga masalah bisa selesai.
Nasrun Panrelly sendiri selaku pemilik lahan saat mendengar hal itu mengatakan dirinya sejatinya tidak pernah berfikir meminta ganti rugi lahan. Hanya saja, sebaiknya dalam pembuatan jalan dibagi rata, yakni dibuat tepat dibatas lahan warga lain. Misalkan enam meter luas jalan maka dibagi dua. Sementara yang terjadi saat ini ialah jalan yang dianggarkan tahun 2015 namun baru dikerjakan pada 8 Januari 2016 tersebut hanya melewati lahannya. Parahnya, jalan itu telah menyerobot lahan wakaf Masjid yang dibangun oleh Kementerian Agama. Sehingga, ketika waktu sholat tiba, jalur jalan itu bisa mengganggu karena tepat melewati samping bangunan masjid. Hal itulah yang membuatnya menolak pembangunan jalan. Terlebih, saat penggusuran dilakukan Ia tengah berobat ke Makassar dan tidak ada pemberitahuan. “Saya kira ini harus dipindahkan, karena tidak bisa. Jalan sudah lewat di samping bangunan masjid. Jadi harus dipindah,” pungkasnya.
Perwakilan dari Kementerian Agama yang hadir saat itu juga menjelaskan bahwa tanah wakaf sejatinya tidak boleh diambil alih untuk jalan umum. Jikapun dibutuhkan maka Wajir (orang yang dipercayakan mengurus lahan) harus bermohon ke Kementerian Agama. Selanjutnya Kementerian Agama akan menindaklanjuti dengan membawa permohonan itu ke Pengadilan Agama untuk diputuskan. Jika keputusannya diijinkan maka akan disidangkan dan diberikan sebagian, tapi jika keputusannya tidak boleh, hal itu tidak bisa dipaksakan.(van)

About uman