Home » Berita Utama » Pemda Tutup Mata
Pemda Tutup Mata
Sutrisno K. Djawa

Pemda Tutup Mata

LUWUK—Terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Sulawesi Timur (DOB Sultim) memang masih menyimpan teka-teki.
Beragam penyebabnya telah dikemukakan oleh berbagai pihak. Diantaranya adalah kurang seriusnya peran pemerintah daerah (Pemda).
Akademisi Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML), Sutrisno K Djawa, mengatakan, bentuk ketidak seriusan terlihat pada rendahnya tensi Pemda dalam mem-back up perjuangan forum baik ditingkat provinsi maupun pusat. “Sultim sarat akan kebutuhan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder yang ada di wilayah cakupannya. Di enam daerah (Banggai, Bangkep, Balut, Touna, Morowali dan Morut,red) ini begitu banyak investor yang bisa dirangkul untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan bersama, tapi itu tidak dilakukan pemerintah kita,” tegas Sutrisno, Senin (28/3).
Selain dilibatkan sebagai donator bagi para pejuang yang bersungguh-sungguh, investor menurut Sutrisno, dapat berperan memberi pertimbangan kepada pemerintah pusat terkait pendekatan pelayanan dan keamanan. Apalagi investasi yang bergantung pada sumber daya alam (SDA) di daerah dalah untuk kepentingan negara.
“Itu yang dibutuhkan investor. Dalam mengurus berbagai izin para investor tidak perlu bolak-balik ke provinsi saat ini yang jaraknya relatif jauh. Begitupula soal keamanan. Jika Sultim terbentuk otomatis kuota militer di daerah bertambah, saya kira ini hal signifikan yang dibutuhkan investor yang bisa dijadikan pertimbangan pemerintah pusat,” jelas dia.
Selain itu, otonomi daerah juga akan mendekatkan pemerintah dengan investor dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan. Sedangkan dampak positif bagi masyarakat yaitu mempercepat pemerataan pembangunan untuk stabilitas perekonomian.
“Pada dasarnya yang terpenting adalah pendekatan pelayanan publik. Sayangnya pemerintah saat ini kurang merenungkan hal itu karena mungkin saja ada hitung-hitungan kepentingan yang bernilai rupiah,” katanya.
Keterlibatan Pemda, lanjut dia, dapat mengadvokasi investor yang ada di daerah untuk menyatukan tekad dalam gerbong perjuangan.
Adapun mengenai adanya segelintir pihak yang mengaku tak dilibatkan dalam perjuangan berotonomi, menurut dia,  tak relevan dijadikan dalil untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat, ASN serta seluruh pihak.
“Kalau memang perjuangan Sultim disadari adalah kebutuhan bersama harusnya tekad untuk terlibat didalamnya lahir dari diri sendiri tanpa. Saya rasa demikian diluar dari faktor pembiayaan  tanpa sumbangsi Pemda,” ungkapnya.
Akademisi UML lainnya, Abdul Ukas menuturkan, penantian yang cukup lama menjadikan Sultim adalah keharusan yang didasari kebutuhan, bukan kepentingan. Karena itu, wakil Rektor III Unismuh Luwuk ini mengungkapkan, sudah saatnya para pemangku kepentingan tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya untuk kesejahteraan pribadi semata.
“Memang dalam perjuangan ini timbul persepsi dari berbagai pihak bahwa Banggai adalah daerah yang terkesan paling ngotot. Tapi yang harus dipahami adalah, disetujuinya kota Luwuk sebagai kedudukan ibu kota provinsi baru sebatas usulan, toh yang menentukan itu adalah pemerintah pusat setelah melakukan berbagai kajian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar Sultim lahir, itu dulu yang harus dipresure,” cetus Ukas.
Pernyataan itu diamini wakil dekan III Fisipol UML, Kisman Karinda. Menurut dia, lokasi ibu kota masih akan menempuh sejumlah tahapan mekanisme oleh pemerintah pusat. Dipersiapkannya kota Luwuk sebagai ibu kota barulah bersifat usulan yang disetujui lima daerah lain yang ada di wilayah cakupan Sultim.
“Itu akan terwujud ketika kota Luwuk memenuhi syarat ketimbang daerah lain,” kata Kisman.
Lain halnya Sahraen Sibay. Akademisi Fisipol UML ini menilai, Sultim ibarat calon bayi yang cukup lama terkurung dalam kandungan. Sultim, lanjut dia, merupakan daerah potensial yang ketika disahkan berotonom langsung mampu menghasilkan keuntungan bagi negara, terutama membiayai daerah yang dalam cakupannya.
“Ancang-ancang berotonom sudah menjadi tekad masyarakat Sultim sejak dulu yang hingga saat ini masih terpendam. Ketika Sultim resmi berdiri sendiri setelah disahkan roda mulai dari sektor perekonomian, pemerintahan dan lain sebagainya akan langsung berjalan,” pungkasnya.(man)

About uman