Home » Metro Luwuk » Kasus DVOR Masih ‘Ngambang’
Kasus DVOR Masih ‘Ngambang’
Karel Paeh

Kasus DVOR Masih ‘Ngambang’

LUWUK-Meski telah berulang kali melakukan pergantian Kasat Reskrim, Polres Banggai nampaknya masih belum mampu menyelesaikan persoalan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan alat navigasi (DVOR/DME) Bandara Syukuran Aminuddin Amir. Hal itu terlihat dari mengambangnya kelanjutan kasus yang telah menyeret Kadis Pariwisata, Isnaeni Larekeng (dulu kabag pertanahan, red) menjadi tersangka. Sebab, dua kali pelimpahan berkas perkara penyidikan, dua kali pula pihak kejaksaan negeri Luwuk mengembalikan berkas itu dengan alasan belum lengkap.
Padahal, dalam kasus yang diduga telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp973 juta itu, jelas bahwa tim pembebasan lahan yang dipimpin Sekkab Banggai Syahrial Labelo melakukan pembayaran lahan tanpa menerima bukti surat kepemilikan lahan, alias bodong. “Saya dengar itu berkas sudah dikembalikan lagi, baru kapan kira-kira selesai kelau begini terus. Ini sudah sangat lama,” keluh Imran Usman, selaku pemilik lahan via telepon, belum lama ini.
Pria yang kini berdomisili di Jakarta itu mengatakan sejatinya Ia capek harus bolak balik Jakarta – Luwuk. Selain usianya yang sudah uzur, Imran juga mengungkapkan proses penyelesaian kasus lahannya sudah terlalu lama mengambang tanpa kejelasan status kapan naik ke meja hijau. Sebab, beberapa kali sidang termasuk gugatan wanprestasi Pemda Banggai terhadap dirinya juga telah dimentahkan, karena Pemda terbukti membayar lahan bukan ke pemilik yang sah. “Coba lihat kasus yang lain sudah selesai, tapi kenapa kasus saya ini macam lama sekali,” imbuhnya.
Terpisah, Kasat Reskim Polres Banggai, AKP Karel A Paeh mengungkapkan pihaknya serius menyelesaikan kasus dengan dua tersangka itu (Isnaeni dan Hasanuddin Datu Adam, red). Namun, dari pelimpahan berkas, Jaksa memberi petunjuk baru bahwa ada yang harus dilengkapi. “Dan saat ini kami masih proses pelengkapan berkas,” jelasnya.
Diketahui, perkara yang sempat menyeret sejumlah pejabat teras Pemda Banggai sebagai saksi itu bermula dari pengadaan lahan untuk pembangunan alat navigasi Bandara Syukuran Aminuddin Amir. Lahan milik Imran Usman, dibeli tim bentukan Pemda Banggai yang diketuai Sekkab Banggai Syahrial Labelo. Dalam negosiasi itu, pemerintah kemudian menetapkan harga beli yang belum disepakati pemilik lahan. Padahal, lahan sudah dikuasai dan bangunan alat navigasi sudah berdiri di lahan Imran Usman. Tanpa sepengetahuan Imran, terdapat pertemuan antara tim pengadaan lahan dan Hasanuddin Datu Adam, selaku pihak yang dikuasakan Imran Usman sebagai perwakilan dalam pengurusan administrasi lahan. Pemda kemudian membayarkan Rp973 juta ke Hasanuddin. Dari jumlah itu, Ia kemudian mentransfer ke rekening Imran Usman senilai Rp30 juta. Setelah mengetahui lahannya telah dibayarkan tanpa sepengetahuannya, Imran Usman mengecek bukti transfer yang kemudian mengembalikan uang yang dikirimkan Hasanuddin. Setelah itu, Ia mengadukan dengan membuat laporan polisi penipuan di Polres Banggai.
Melihat keterangan dan kesaksian dari sejumlah pihak terlibat dalam pembebasan lahan serta pembayarannya, penyidik kemudian berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Luwuk, hingga kemudian berkas perkara penipuan beralih ke dugaan tindak pidana korupsi. Meski telah meminta keterangan sejumlah saksi bahkan pemeriksaan tersangka, hingga kini berkas perkara itu belum juga selesai. Sementara itu, Imran Usman selaku pemilik lahan terus mempertanyakan perkembangan kasusnya. Ia mengaku perkara tersebut terkesan sengaja diperlambat karena mengingat waktu penyelesaian yang sudah cukup lama. Terhitung, empat kali sudah pergantian kasat reskrim di lingku Polres Banggai, namun kasusnya belum juga sampai ke meja hijau. Ia berharap pihak kepolisian dan kejaksaan dapat berkoordinasi dengan baik sehingga kasus yang telah merugikannya itu dapat diselesaikan. (van)

About uman