Home » Uncategorized » Sekcam Dukung Sikap Wabup
Sekcam Dukung  Sikap Wabup
Hasan Baswan Masikki

Sekcam Dukung Sikap Wabup

LUWUK-Sekretaris Camat Luwuk Timur Hasan Baswan Masikki, mendukung sepenuhnya niat Wakil Bupati Herwin Yatim dalam pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah jika nantinya dilantik.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintah kecamatan dalam meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan kepada masyarakat. “Manifestasi dari pergeseran sistem pemerintah daerah yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik adalah diimplementasikannya otonomi lokal yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya, Minggu (27/3).
Hasan menayatakan, implementasi dari perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pola hubungan antara pemerintah kabupaten dan kecamatan. “Menurut UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintah daerah, kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintah, sehingga secara otomatis Camat memiliki kewenangan yang cukup besar,” tambanya.
Kata dia, seiring dengan dinamika dan perubahan Undang-undang tentang Pemerintah daerah (Pemda), Camat hanya sebagai perangkat daerah, sehingga kewenangannya pun terbatas. Maka dari itu, perlu adanya kewenangan yang bersifat delegasi. “Hingga saat ini, Camat hanya melaksanakan kewenangan yang bersifat Atributif yaitu, kewenangan yang melekat karena amanat peraturan perundang undangan seperti kewenangan koordinasi dan pembinaan, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif seperti perizinan, rekomendasi, pengawasan, tasilitasi, penyelenggaraan, penetapan (pasal 15 ayat (2) PP no 19 tahun 2008) belum dilimpahkan,” papar Hasan.
Kewenangan yang akan dilimpahkan nantinya, harus mempertimbangkan core competence atau sektor unggulan dari masing masing wilayah kecamatan. Jika sudah, di sektor agraris, tentunya memperoleh pelimpahan kewenangan yang berbeda dengan kecamatan, khsusnya sektor kelautan atau perikanan.
“Dengan adanya kewenangan delegatif, masyarakat Luwuk Timur ataupun Toili Barat yang ingin mengurus izin gilingan padi, tidak perlu jauh jauh ke Luwuk mengurusnya di instansi terkait, cukup mengurus di kecamatan,” tandasnya.
Olehnya itu, kata Hasan, ada efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, kemudian dalam rangka pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Syarat utamanya adalah adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada Camat. “Dengan pernyataan bapak Wakil Bupati Banggai tersebut, saya kira hal ini menjadi sinyal positif untuk peningkatan kualitas layanan publik ditingkat kecamatan dan kelurahan menuju dearah yang lebih baik lagi kedepannya,” terangnya.
“Tolak ukur dari kinerja Pemda nantinya adalah layanan publik, sehingga pemerintah kecamatan dan kelurahan selaku Front line officer di wilayah perlu diberikan penguatan peran kewenangan dalam melakukan tugasnya,” pungkasnya. (ajy)

About uman