Home » Politik » Regenerasi Menuju Eselon I.b Mandek
Regenerasi Menuju  Eselon I.b Mandek
Sahraen Sibay

Regenerasi Menuju Eselon I.b Mandek

LUWUK—Kalangan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) yang menginginkan adanya regenerasi ditingkat eselon IB sepertinya harus bersabar. Itu terjadi jika pejabat provinsi Moh Hidayat Lamakarate terbukti dilantik sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng.
Sebelumnya, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Banggai, Iwan Said menilai, sebagai salah satu orang kepercayaan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Hidayat akan diberi mandat untuk memposisikan diri pada jabatan strategis tersebut. Kemungkinan itu diyakini tak berlangsung lama lagi, sebab saat ini kursi Sekprov Sulteng tengah dijabat oleh Derry Djanggola yang hanya menyandang status Pelaksana tugas (Plt).
Menanggapi itu, Akademisi Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML, Sahraen Sibay mengatakan, meski terbilang sebagai birokrasi handal namun, usia Hidayat Lamakarate masih sangatlah muda untuk diberi kepercayaan memimpin poros Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulteng. Bukannya pesimis terhadap kinerja Hidayat, namun menurut Sahraen, penunjukan itu perlu dipertimbangkan oleh gubernur.
“Benar, usia Hidayat yang masih terbilang muda akan berdampak pada ASN senior yang sejatinya telah bersyarat dan memenuhi kriteria menjabat Sekprov. Artinya, ketika Hidayat dilantik di usia tersebut otomatis regenerasi birokrasi menuju tingkat eselon IB mandek. Tapi kalau didahulukan senior saya rasa memberikan peluang kepada figur ASN berkualitas lainnya,” jelas akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini, Selasa (22/3).
Dijelaskannya, ketetapan yang diatur dalam Undang-undang bahwa masa pensiun ASN diberlakukan di usia 60 tahun. Diketahui, saat ini Hidayat Lamakarate memasuki usia 46 tahun, dengan demikian mandeknya regenerasi diprediksi akan berlangsung hingga 10 tahun jika nantinya Hidayat terbukti dilantik.
“Eselon IB hanya akan diraih seorang ASN di daerah ketika menjabat Sekprov. Jabatan Sekprov tidak berdasarkan periode seperti halnya wakil rakyat melainkan tergantung pada kebijakan user (gubernur,red), jadi masuk akal jika persoalan itu berdampak pada pejabat eselon IB yang terbilang senior,” katanya.
Menurut alumni mahasiswa Universitas Tadulako ini, tidak sedikit ASN senior yang memiliki kapabilitas serta bersyarat untuk diberi kepercayaan pada jabatan tersebut. Khusus Kabupaten Banggai, lanjut dia, Syahrial Labelo (Sekkab) dan Faizal Mang adalah figur ideal untuk.
“Ke dua pejabat asal tanah Babasal itu berpeluang. Kami sangat mendukung dan mendorong jika salah satu dari mereka diberi mandat menjabat Sekprov, kami bahkan yakin merekalah orangnya,” tegas Sahraen.
Dia menilai, Syahrial dan Faizal telah bersyarat dan memenuhi kriteria Sekprov. Apalagi ke duanya telah menyandang status kepangkatan sebagai pejabat IVd.
“Saya rasa ASN yang berhak menduduki jabatan itu minimal berpangkat IVd. Karenanya mereka harus didorong, kali ini kejayaan putera Babasal di provinsi harus dikembalikan. Putera Babasal yang terakhir menduduki itu sekira tahun 1982-1986 silam adalah Saleh Sandagang,” terang dia.
Dikatakannya, jabatan Sekprov dibutuhkan putera Banggai sebab, saat ini daerah penghasil minyak tersebut memiliki kepentingan urgen dengan Pemprov, yakni realisasi Sultim. Paling tidak, sambung Sahraen, ketika jabatan Sekprov diraih anak Babasal dapat mempercepat realisasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) dalam segi administrasi. Selain itu, posisi tersebut akan menjadi bargaining Banggai sebagai calon ibu kota Sultim ditingkat Pemprov Sulteng.
“Nilai plus lainnya adalah, segala permasalahan ASN di Banggai dapat diperjuangkan dan dimediasi langsung oleh anak Babasal yang duduk sebagai Sekprov,” imbuhnya.
Meski demikian, Ia mengaku tak alergi dengan siapapun yang nantinya menjabat sebagai jenderal birokrasi Sulteng. Namun sangat diharapkan jika anak Babasal yang secara moril menjadi keterwakilan daerah di wilayah Timur Sulteng-lah yang nantinya merebut kursi orang nomor 3 seanteru Sulteng.
“Tapi semua dikembalikan lagi kepada pemegang wewenang, yakni Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Sebab pertimbangan penunjukan Sekprov adalah kepada figur yang mampu bekerjasama dengan pimpinan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya.(man)

About uman