Home » Berita Utama » Disorot Kadispenda, Kabag Pertanahan Gerah
Disorot Kadispenda, Kabag Pertanahan Gerah
M. Arif

Disorot Kadispenda, Kabag Pertanahan Gerah

LUWUK-Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten  Banggai rupanya gerah dengan pernyataan Kepala Dispenda Kabupaten Banggai Martono Suling. Seperti diberitakan Martono menyorot rendahnya serapan anggaran Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Banggai. Akibat Kepala SKPD yang tak berani mengambil resiko itu, proses pengadaan tanah pun mandek, anggaran tidak terserap dan kembali ke kas daerah.
Menurut Arif, Martono tidak memahami subtansi masalah yang berhubungan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, setiap pejabat bisa memberikan saran dan tanggapan, asal  pejabat yang menyampaikan saran tersebut memahami permasalahan. “Karena kalau tidak akan berdampak kurang baik diterima publik. Apalagi yang memberikan komentar adalah seorang pejabat,” tandasnya, Selasa (22/3).
Arif juga menandaskan, setiap kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu bersandar pada regulasi yang telah ditetapkan. Sehingga setiap kebijakan yang akan diambil wajib mempertimbangkan resiko yang akan muncul. “Seorang aparatur pemerintah dalam mengelola administrasi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kalau setiap kebijakan kita sudah ketahui punya dampak hukum, kenapa kita harus lakukan,” tandasnya.
Arif juga menyentil pernyataan Martono soal penjara. Menurutnya, sebagai aparatur pemerintah yang menjadi panutan,  tak pantas mengambil tindakan spekulasi dengan penjara. “Karena rumah ini (penjara,red) adalah merupakan salah satu pembinaan mental bukan hotel. Jika hal ini demikian pada komentar bapak (Martono,red) berarti bila terjadi adalah merupakan hal yang telah dipertimbangkan,” ujar mantan Sekretaris BKD Banggai ini.
Arif menyatakan, apa yang disampaikan Martono terkait pengadaan dan pembebasan lahan, sesungguhnya telah maksimal dilakukan bagian pertanahan. Hanya saja regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan regulasi yang baru dan baru pula diterapkan di daerah ini, sehingga bagiannya memerlukan waktu untuk mempelajari semua penerapan aturan baru tersebut. “Regulasi itu bukan teori seperti yang dimaksud Martono, tapi merupakan rambu-rambu aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Bila hal ini tidak dilaksanakan maka sebagai dampak akhir kita harus berhadapan dengan sanksi hukum,” tegasnya.
Kegiatan pengadaan tanah, kata Arif, resikonya hukumnya sangat besar, bila tidak hati-hati dalam mengelola administrasinya. Sehingga, pemerintah mengeluarkan pedoman atau tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan. “Melihat tahapan kegiatan dengan problem tanah yang beraneka ragam ini, sehingga sangat wajar kiranya dalam proses pengadaan tanah membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam penanganannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai, Martono Suling, mengatakan,  kepala SKPD sudah selayaknya berani mengambil resiko.“Iya memang. Menjadi kepala SKPD itu harus berani tanggung resiko, terburuk adalah penjara,” katanya.
Hal senada disampaikan Usman Suni, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai. “Menjadi pimpinan itu memiliki resiko sendiri, jadi memang sudah selayaknya kalau harus berani mengambil resiko, kalau tidak ya diam diam saja, menjadi staf misalnya,” tuturnya.  Ulah pimpinan SKPD yang enggan mengambil resiko memang bikin rugi daerah. Anggaran miliaran rupiah terpaksa kembali ke kas daerah karena tak berhasil dibelanjakan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Banggai. Tahun 2015 lalu misalnya, dikabarkan sekira Rp 40-45 miliar anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak terserap.“Gara gara tak berani mengambil resiko, ya seperti itu, ada Rp 40 miliar lebih anggaran yang harus kembali ke pusat,” ungkap Martono.
Dalam catatan koran ini, saat itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Sutrisno Warindo.  Anggaran yang tidak terserap lainnya terdapat di Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Banggai. Akibatnya anggaran sekira Rp 20 miliar tak tersentuh untuk kepentingan pembangunan. Misalnya untuk pembebasan lahan bagi perluasan bandara yang tidak tuntas serta beberapa pembebasan lahan  yang tidak dilaksanakan. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai, Martono Suling, mengaku bukan tidak mengingatkan hal itu. Namun, kata dia, masih ada yang meletakkan ketakutan di depan dan berlindung dibalik teori, sehingga abai dengan tugasnya sebagai birokrat.“Takut itu lebih bersifat individu. Sementara pejabat bekerja untuk daerah. Jadi memang kalau tidak berani mengambil keputusan dan resiko akibat keputusan keputusan itu ya sebaiknya juga melepas segala atribut, meletakkan jabatan,” pungkasnya.  (bd/ris)

About uman