Home » Berita Utama » Warga Balut Tahan Dokumen Kapal
Warga Balut Tahan Dokumen Kapal
Kadis DKP, Drs. Abdullah Malida, memfasilitasi pertemuan warga dengan pemilik kapal Pajeko yang bermasalah. Pertemuan diharapkan bisa menjadi solusi terbaik bagi semua pihak.

Warga Balut Tahan Dokumen Kapal

BANGGAI-Warga Desa Paisulamo, Lalong dan Mansalean menahan dokumen kapal Pajeko yang melaut disekitar wilayah perairan mereka. Kapal-kapal penangkap ikan yang sebagian besar milik nelayan dari Sulawesi Selatan itu dinilai telah melanggar zona terlarang milik nelayan lokal sebagaimana aturan yang berlaku.
Warga tiga Desa di kecamatan Labobo itu marah. Aktifitas kelompok pajeko tersebut dirasakan telah menyempitkan ruang gerak nelayan lokal yang masih menggunakan alat tangkap sederhana. Akibatnya pada dua hari kemarin beramai-ramai mereka menggelar razia. Sebanyak delapan dokumen kapal Pajeko disita.
Persoalan ini terungkap ketika Senin kemarin (21/3), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar pertemuan bersama perwakilan Pajeko, utusan warga dan pemerintah Desa yang bersangkutan. Pertemuan yang diadakan di ruang rapat DKP itu dalam rangka memediasi perseteruan yang terjadi dan mencari solusi terbaik atas persoalan dimaksud.
Kadis DKP, Drs. Abdullah Malida, MM menegaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, kapal-kapal penangkap dilarang beroperasi dalam radius zona larangan yang menjadi wilayah pencaharian nelayan lokal. Sebaliknya kegiatan warga yang merazia dan menyita doumen milik Pajeko juga dianggap kurang tepat karena melampaui kewenangan yang ada.
Dia meminta warga menyerahkan dokumen yang disita dengan dua syarat. Yang pertama, dibuat kesepakatan bersama nelayan lokal dimana kapal Pajeko dapat melaut di zona mereka dengan catatan tidak menyalakan lampu dan hanya menjaring ikan pada rumpon milik warga Desa. Hal ini berarti nelayan lokal mendapat bagian prosentase dari hasil tangkapan yang diperoleh.
“Atau yang kedua, kapal Pajeko silahkan beroperasi di luar zona terlarang dan akan dikenakan sanksi tegas jika kedapatan melanggar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Belum diketahui hasil akhir pertemuan tersebut. Yang pasti, Abdullah Malida menyatakan akan membuat laporan resmi ke Bupati terkait persoalan yang timbul berikut solusi apa yang bisa ditempuh. (Sbt)

About uman