Home » Politik » Realisasi TKD Terancam Molor Hingga 2018
Realisasi TKD Terancam  Molor Hingga 2018
Fuad Muid

Realisasi TKD Terancam Molor Hingga 2018

LUWUK—Tim pemenangan pasangan bupati/wakil bupati terpilih Herwin Yatim dan Mustar Labolo nampknya harap-harap cemas menantikan jadwal pasti pelantikan Win Star. Pasalnya, jika pelantikan molor hingga Juni berdasarkan AMJ (Akhir Masa Jabatan) bupati sekarang dari prediksi awal di bulan Maret dikhawatirkan realisasi mayoritas visi misi Win Star ikut molor.
“Salah satunya adalah pemberian TKD (tunjangan kinerja daerah) yang menjadi harapan para ASN (aparatur sipil negara) di lingkup pemerintah daerah (Pemda) Banggai selama ini,” ungkap Ketua Tim Koalisi Pemenangan Win Star, Fuad Muid, Kamis (17/3).
Dimasa pemerintaha saat ini, lanjut dia, Wakil Bupati Herwin Yatim pernah mengusulkan diberlakukannya  pemberian TKD untuk tahun 2016. Sayangnya, entah apa alasannya usulan itu di coret oleh pejabat setingkat diatasnya.
Padahal menurut dia, TKD  sangatlah dibutuhkan oleh para ASN ditengah tingginya tanggungan biaya hidup saat ini. Mengingat masih rendahnya gaji ASN, karenanya Win Star bertekad agar pemberian TKD kembali diberlakukan seperti di era kepemimpinan Bupati Ma’mun Amir.
Diketahui, besaran pemberian TKD disesuaikan dengan keuangan daerah, maka adalah mustahil kondisi keuangan Kabupaten Banggai tidak mampu membiayai kebijakan yang dapat mensejahterakan para pengabdi negara tersebut. Jika pemerintah sekarang berdalil tingginya jumlah ASN tidak sesuai dengan keuangan daerah sehingga tidak memungkinkan untuk pemberian TKD, Fuad bertanya, mengapa kabupaten lain di Sulteng yang APBD-nya rendah justru mampu melakukan itu.
“Dari jaman kepemimpinan Ma’mun Amir jumlah ASN di daerah ini sudah tinggi, jadi saya rasa TKD patutlah diberikan. Pemerintah jangan janya selalu beralasan itu melanggar regulasi, memangnya regulasi mana yang dilanggar?,” tanya dia.
Kualitas kinerja ASN, nilai Fuad, juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang dikukur melalui besaran gaji yang diterima. Untuk memaksimalkan jalannya roda pemerintahan, maka kata dia, Win Star ngotot untuk memberikan TKD.
“Tapi kalau pelantikan molor hingga Juni niat itu baru akan dapat direalisasikan pada 2018 mendatang. Sebab, pengesahan anggaran tahun 2016 dan 2017 terjadi di pemerintahan sekarang, bukan ketika Win Star menjabat,” jelas fungsionaris DPC PDIP Banggai ini.
Terkait pelantikan Maret, diakui Fuad masih simpang siur. Kendati demikian, Ia tetap berharap Win Star di lantik Maret mengacu pada kompensasi AMJ kepala daerah yang diatur dalam  pasal 201 dan 202 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
“Semoga saja dan kami sangat berharap Win Star dilantik Maret agar visi misi, program dan komitmen yang telah dicanangkan dalam waktu dekat terealisasi. Tapi sayang, jika kada sekarang memang beritikad untuk mensejahterakan rakyat dan mendukung pembangunan daerah melalui pemerintahan selanjutnya dapat bersinergi dengan visi misi Win Star, bukannya justru menggagas program atau kebijakan yang bertolak belakang,” pungkasnya.(man)

About uman