Home » Metro Luwuk » Petemuan Kembali Ditunda
Petemuan Kembali Ditunda
Pertemuan SBSI Kecamatan Batui, perwakilan PBM dan perusahaan pemilik barang akhirnya kembali ditunda. Nampak suasana mediasi yang dilakukan Disnakertrans Kabupaten Banggai, Kamis (17/3).

Petemuan Kembali Ditunda

LUWUK-Pertemuan perusahaan bongkar muat (PBM), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kecamatan Batui dengan perusahaan pemilik barang, dalam hal ini PT Wika, PT Rekind, PT DS LNG, PT PAU yang dimediasi langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kembali ditunda, Kamis (17/3).
Sebelumnya, pertemuan ini ditunda pada Senin (14/3) lalu dengan alasan yang sama yakni, ketidakhadiran perwakilan perusahaan pemilik barang. Padahal, pihak Dinasnakertrans sudah jauh jauh hari menyurati seluruh pihak untuk menghadiri pertemuan tersebut, karena pertemuan itu juga tindaklanjut dari rekomendasi DPRD saat hearing, beberapa waktu yang lalu.
Pertemuan tersebut membahas tentang keterlibatan SBSI yang membentuk tenaga kerja bongkar muat angkutan darat, untuk diberdayakan sebagai buruh dalam aktifitas bongkar muat di dalam perusahaan pemilik barang.
“Apa untungnya investor masuk di daerah, jika tidak memperhatikan lingkungan dan ekonomi kerakyatan yang terapat di wilayah project. Melalui tenaga kerja bongkar angkutan darat muat SBSI, maka ini tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan masyarakat,” ujar Ketua SBSI Kecamatan Batui Jupri S Kasaeda, Kamis (17/3).
Menurutnya, ketidakhadiran perwakilan perusahaan pemilik barang pertanda bahwa, mereka tidak menghargai undangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini, Disnakertrans. “Ini sudah dua kali tidak hadir. Berarti mereka (Perusahaan pemilik barang,red) tidak menghargai Pemda, maka ini pertanda buruk bagi mereka,” tegasnya.
Ia menuding, PBM seperti,  Mentari, Tanto, Banggai Sentral Sulawesi maupun Cahaya Saluan sebagai jasa bongkar muat, seakan akan menghalangi tuntutan SBSI yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut)  PT Cahaya Saluan, menampik jika pihaknya menghalang halangi tujuan baik dari SBSI. Justru pihaknya merespon dan mendukung apa yang menjadi keinginan SBSI. Ia menyatakan, yang harus dipahami adalah, terdapat aturan yang membahas tentang alur barang mulai dari hulu hingga hilir.
Ia menjelaskan, barang datang dari pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, kemudian barang yang sudah dinaikan diatas kapal berlayar menuju Luwuk, bongkar barangnya di Pelabuhan Luwuk, diantara barangnya menggunakan mobil ke lokasi project dan yang terakhir penurunan barang dari mobil.
“Dalam rangkaian alur mulai dari Tanjung Priok hingga lokasi project sudah diatur dalam ketentuan. Dari pelabuhan tanjung priok dinaikan di atas kapal menggunakan TKBM di sana, kemudian berlayar menggunakan jasa pelayaran, tiba di Luwuk menggunakan TKBM pelabuhan Luwuk, barang yang diantar dari Luwuk ke lokasi project menggunakan mobil adalah wewenangnya ekspedisi.  Nah, yang seharusnya SBSI ngotot adalah pembongkaran barang dari mobil ke lokasi project. Karena selama ini pihak pemilik barang tidak pernah melibatkan SBSI,” terangnya.
Kata dia, pihaknya sangat mendukung, jika SBSI ngotot karena tidak dilibatkan dalam aktifitas bongkar muat oleh pemilik barang. Namun, kalau SBSI ngotot harus terlibat sebelum dari bongkar muat barang ke lokasi project, maka sudah tabrak aturan.
Menanggapi persoalan ini, pihak Disnakertrans yang diwakili Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Melpi K Mandagi menyatakan, pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan. Sebab, yang harus menentukan dari persoalan tersebut adalah pihak pemilik barang. Namun, karena tidak hadir yang kedua kalinya, maka sidang akan ditunda.  “Kami akan surati lagi untuk pertemuan yang ketiga. Intinya, tidak akan mungkin ada kesimpulan, jika hanya dihadiri oleh PBM dan SBSI saja, sementara pemilik barang tidak hadir,” tandasnya. (awi)

About uman