Home » Metro Luwuk » Kabid Pemdes tak Paham Aturan Pilkades
Kabid Pemdes tak Paham  Aturan Pilkades
Dua anggota PSKP-LH Banggai Marwan (kiri) dan Nopri saat mendatangi redaksi Luwuk Post Kamis (17/3). Mereka menegaskan persyaratan calon Kades yang harus menikah tidaklah benar.

Kabid Pemdes tak Paham Aturan Pilkades

LUWUK-Salah satu persyaratan bahwa calon kades harus berstatus menikah, ditanggapi Pusat Studi Kebijakan Publik dan Lingkungan Hidup (PSKP-LH) Banggai.
Sekretaris PSKP-LH Banggai Marwan Hanafi mengatakan, apa yang menjadi argumentasi Kabid Pemdes BPMPD Andi Nursyamsi Amir belum lama ini, seakan tidak paham dengan aturan yang berlaku, karena sesuai Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 33, terkait dengan syarat-syarat calon kades, di dalam pasal itu tidak ditentukan atau dicantumkan bahwa calon sudah menikah. “Amanat UU ini adalah final, dan ini kemudian lebih lanjut diatur pada pasal 36 ayat 1, sehingganya tidak bisa ditafsirkan lagi karena dalam penjelasannya sudah cukup jelas,” tuturnya Kamis (17/3).
Ketua divisi analisis dan kebijakan PSKP-LH, Nopri Luala, yang turut mendampingi Nofri juga mengaku, syarat calon kades harus sudah menikah, itu tidak diatur dalam undang-undang, dan kalau pijakannya pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Aturan Bupati tentang Pilkades, maka mereka menilai itu adalah pelanggaran norma di dalam hukum. “Kita harus paham asas hukum
’Lex superior derogat legi inferiori’ artinya bahwa hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah, hukum yang lebih tinggi tidak bisa bertentangan dengan hukum yang rendah,” tambahnya.
Dan menurutnya jika itu terjadi, tentunya hukum yang rendah tersebut akan batal dengan sendirinya. “Hierarkis hukum ini yang harus benar-benar di pahami dalam merancang Perda dan aturan Bupati,” terangnya.
Ia mengaku, idealnya Raperda dan aturan Bupati tentang Pilkades dalam penjabaran UU NO.6 Tahun 2014, hanya mengatur secara teknis administrasi pelaksanaan pilkades di lapangan, dan bukan untuk mengurangi atau menambah persyaratan yang telah di atur dalam UU tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi serta memberikan dampak yang negative terhadap subtansi nilai-nilai kemanusian dan demokrasi. “Kabid Pemdes (Andi,red) sudah lupa dengan historis semangat perjuangan pemuda dimasa-masa perjuangan kemerdekaan, sebagaimana pesan Founding Father, Soekarno yang pernah mengatakan ‘Berikan Aku Sepuluh orang pemuda maka akan ku goncangkan dunia ini’,” tandasnya. Ungkapan itu menurutnya, memberikan makna bahwa begitu besar penghargaan kepada pemuda dalam mewujudkan cita-cita, selain itu juga harusnya Andi harus paham Tupoksi siapa yang lebih berwenang untuk beragumen tentang regulasi Pilkades, apakah pihak BPMPD ataukah pihak DPRD. “Hal ini di maksudkan agar tidak terjadi penafsiran hukum yang labil dan ketersinggungan antar lembaga, artinya, yang kami mau sampaikan adalah niat baik untuk menciptakan Good Government (pemerintahan yang baik) dan pelayanan kepada masyarakat di desa, janganlah di halang–halangi dengan interprestasi hukum yang sesat dan tidak jelas,” tambahnya lagi.
Ia berharap sudah saaatnya menghargai nilai-nilai demokrasi dan biarkan masyarakat yang memilih siapa yang akan layak jadi pelayan mereka. “Kami yakin kaum pemuda bisa berkarya, membantu pemerintah untuk sama-sama mewujudkan cita-cita luhur di negeri yang tercinta ini, khususnya di Kabupaten Banggai yang kita banggakan,” pungkasnya. (ajy)

About uman