Home » Kampus » HMKP Tolak Penggabungan Bumdes
HMKP Tolak Penggabungan Bumdes
M. Akbar Suhong

HMKP Tolak Penggabungan Bumdes

LUWUK-Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pagimana (HMKP) menolak rencana penggabungan 31 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) oleh Camat Pagimana. Pasalnya, rencana penggabungan bumdes yang nantinya dibawah kendali pihak kecamatan tersebut dinilai merupakan intervensi langsung yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pengelolaan hasil Anggaran Dana Desa (ADD).
“Bumdes itu usaha yang dibangun oleh desa dari hasil ADD. Dalam hal ini, pihak kecamatan tidak mempunyai hak untuk mengintervensi. Namun, jika pihak kecamatan memberikan pengawasan terhadap penggunaan ADD, itu sah-sah saja,” ungkap salah satu anggota HMKP, yang juga merupakan tokoh pemuda Pagimana, M. Akbar Suhong, Kamis (17/3).
Terkait persoalan tersebut, HMKP menuding pihak kecamatan, khususnya Camat Pagimana, Syafrudin Hinelo, telah berkonspirasi untuk menyalahgunakan ADD. Sebab, penggabungan bumdes tersebut dinilai akan membuka ruang kepada pihak kecamatan untuk melakukan tindak korupsi.
“Dalam Undang-undang (UU) Desa tidak ada yang mengizinkan pihak kecamatan untuk mengolah hasil ADD. Sehingga, jika pihak Kecamatan Pagimana masih tetap ngotot untuk menggabungkan bumdes, itu sama halnya melanggar hukum,” tandasnya.
Selain itu, rencana penggabungan bumdes dinilai tidak berpihak pada kepentingan desa-desa. Apa lagi, penggabungan tersebut menggunakan sistem perengkingan. Artinya, mekanisme itu dipakai untuk menentukan usulan usaha kegiatan desa, yang dibiayai menggunakan pernyataan modal dari bumdes yang digabungkan. Sehingga, sangat tidak mungkin dana desa yang merupakan milik desa itu sendri harus direnking intuk digunakan.”Jika seperti itu, otomatis kedepannya akan menimbulkan kecemburuan sosial antar desa. Nah, hal itulah yang perlu dihindari,” pungkasnya. (tr-35)

About uman