Home » Luwuk Utara-Timur » Perubahan Perpres BPJS Bukan Kenaikan
Perubahan Perpres BPJS  Bukan Kenaikan
Kepala dept pemasaran kepertas dan UPMP4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Iriany Sandingaeng saat memperikan penjelasan terkait perubahan Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, ke Perpres nomor 19 tahun 2016, di kantor BPJS Rabu (16/3). Kegiatan ini juga dihadiri Bidang Pelayanan Kesehatan pengawasan obat dan makanan Dinkes Agus Budi dan Ketua IDI Banggai Dr Reza.

Perubahan Perpres BPJS Bukan Kenaikan

LUWUK-Kepala Departemen Pemasaran Kepesertaan dan UPMP4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi, Iriany Sandingaeng menyatakan, dampak perubahan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ke Perpres nomor 19 tahun 2016 bukanlah kenaikan tarif atau iuran per bulan, melainkan hanyalah penyesuaian. “Bukan kenaikan tapi penyesuaian tarif, dan itu akan diberlakukan 1 April 2016 mendatang,” tuturnya saat melakukan konfrensi pers di kantor BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Rabu (16/3).
Menurutnya, perubahan tarif sebelumnya, untuk ruang perawatan kelas III yakni Rp 25.500, kini menjadi Rp 30.000, kemudian untuk ruang perawatan kelas II dari sebelumnya Rp 42.500, kini menjadi Rp 51.000 dan ruang perawatan kelas I dari sebelumnya Rp 59.500 menjadi Rp 80.000.
Iriany menambahkan, selain penyesuaian tarif dengan adanya perubahan Perpres, pimpinan dan anggota DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah sudah wajib masuk peserta BPJS. “Wajib hukumnya pimpinan dan anggota DPRD wajib masuk BPJS, karena mereka yang buat undang-undang,” tandasnya.
Dengan demikian, manfaat untuk masyarakat ialah peningkatan dan rasionalisasi tarif, sehingga akan berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan masyarakat, jumlah Puskesmas, klinik pratama, dokter prakter perorangan pasti bertambah dari sebelumnya 30.707 menjadi 36.309. Sehingga, upaya promotif dan preventif berjalan optimal dan sudah mencakup pelayanan KB serta pemeriksaan medis dasar di Unit Gawat Darurat (UGD).
Kata dia, pembahasan Perpres ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014 lalu di lintas kementrian. Baik Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keuangan, Hukum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan serta staekholder terkait lainnya. “Jadi yang merubah peraturan ini bukan hanya BPJS sendiri,” tutur Iriany. (ajy)

About uman