Home » Berita Utama » Calon Sekkab Kewenangan Bupati
Calon Sekkab Kewenangan Bupati
Sutrisno K. Djawa

Calon Sekkab Kewenangan Bupati

LUWUK—Meski terlalu dini, namun, wacana calon sekretaris daerah yang mengemuka belakangan ini terus membetot perhatian publik.
Akademisi Universitas Muhammdiyah Luwuk (UML), Sutrisno K Djawa, bahkan mengingatkan, pasca Sahrial Labelo, jabatan sekretaris daerah nanti tidak boleh jatuh ketangan yang salah.  Menurut dia wajar jika wacana tersebut dihembuskan. Namun, menjadi aneh ketika sumber pewacananya adalah sejumlah pejabat eselon II yang ikut ikutan meramaikan bursa kursi nomor tiga di daerah itu. “Tak aneh kedengaran jika wacana ini lahir dari pandangan akademisi atau politisi. Tapi karena diramaikan pejabat eselon II yang notabene adalah bawahan Sekkab maka tak heran jika menimbulkan kesan politik. Jangan sampai pejabat yang ikut ikut mewacanakan ini adalah figur yang berambisi merebut jabatan itu,” katanya menduga, Rabu (16/3).
Kondisi tersebut, lanjut Sutrisno, sarat nuansa politis karena aktor penggiring opininya adalah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal berdasarkan ketetapan perundang-undangan haram hukumnya bagi ASN bermain-main dalam ranah politik.
Wakil Rektor II ini mengatakan, alangkah idealnya apabila persoalan tersebut dihembuskan oleh bupati saat ini maupun bupati terpilih yang tinggal menunggu waktu pelantikan. “Toh kenyataannya justru figur berwewenang tidak menyentil rencana pergantian Sekkab. Jadi kepada pejabat eselon II terkait jangan intervensi kewenangan pimpinan daerah sebagaimana amanat Undang-undang. Dan yang perlu diketahui, Sekkab adalah jabatan karier, bukan jabatan politik untuk dijabat oleh pejabat yang tak jelas orientasinya,” tegas Sutrisno.
Terkait keberadaan 5 nama calon Sekkab, yakni Samsurijal Poma, Haris Hakim, Juanda Balahanti, Andi Djalaludin dan Faizal Mang, Sutrisno menilai, kans mereka tergantung pada persyaratan serta diskresi pimpinan daerah plus gubernur Sulteng. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bagi ke lima nama tersebut berhasil merebut posisi Sekkab di masa pemerintahan Win Star (akronim Herwin Yatim-Mustar Labolo,red). Sutrisno sendiri justru mengaku pesimis. “Pejabat terkait sebaiknya fokus mengurus tugas dan fungsinya masing-masing. Urusan Sekkab ketika Syahrial Labelo pensiun serahkan kepada bupati menentukan siapa pejabat bersyarat yang menjadi partner ideal dalam menjalankan tugas pemerintahan. Orang yang ditunjuk haruslah dapat bekerjasama agar roda pemerintahan berjalan maksimal, jadi kepada para bawahan tidak perlu membuat skenario untuk itu,” paparnya.
Lanjut dia, Sekkab adalah jabatan penguasa anggaran daerah serta komandan bagi para ASN. Menurut Sutrisno, hal itu merupakan posisi rawan jika dijabat oleh figur yang tak jelas track recordnya, kurang keimanannya serta diragukan kejujurannya. Apalagi, 2017 mendatang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Banggai diprediksi akan mencapai Rp 2,3 triliun. Ketika jabatan Sekkab diberikan kepada figur yang salah maka akan rusak komponen yang ada pemerintahan.
Lalu siapa sebagian kecil dari ke lima nama tersebut yang berpeluang di dorong jika masa jabatan Syahrial berakhir? Sutrisno cenderung melihat Andi Djalaludin dan Faizal Mang yang layak.  “Kalau dilihat dari track record birokrasinya saya rasa Andi dan Faizal layak dimasukan dalam bursa kandidat Sekkab. Tapi semua dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Dalam menentukan itu bupati kedepan tentunya memiliki pertimbangan yang menurutnya dapat membantu kerja-kerja dalam mengimplementasikan visi misi kepala daerah serta program pemerintahan,” tutur Sutrisno.
Kepada bupati kedepan, Sutrisno menyarankan, agar memilih orang kepercayaan yang memiliki kompetensi, kredibel, tidak tercela serta memahami urusan dan struktur pemerintahan. Sebab, jika salah memilih bisa menjadi penghambat roda pemerintahan. “Sekkab bisa menggalang kekuatan SKPD. Jika jabatan ini jatuh ke tangan orang yang berniat menyaingi pimpinan daerah ini tentunya bisa menjadi bumerang. Jangan sampai terjadi mosi tidak percaya jilid II terhadap Sekkab. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi bupati yang berniat ingin kembali bertarung di Pilkada selanjutnya, jangan karena salah menempatkan figur lalu menciptakan peta konflik untuk bupati itu sendiri,” pungkasnya.(man)

About uman