Home » Politik » Komisi II Warning Om Arif Cs
Komisi II Warning Om Arif Cs
Badrin Nonsi

Komisi II Warning Om Arif Cs

LUWUK—Komisi II DPRD Kabupaten Banggai sepertinya tak ingin lembaga mereka dinodai karena persoalan krisi air yang beberapa waktu terakhir melanda kota Luwuk. Karena itu, Komisi II melalui salah satu anggotanya, Badrin Nonsi mewarning Komisi III yang telah mengagendakan peninjauan ke pabrik minuman kemasan Awesome CV Berkat Cinta Abadi (BCA) hari ini, Selasa (15/3).
“ Kami rasa hearing yang dilakukan Komisi III beberapa waktu sudah jelas pengakuan sejumlah SKPD terkait bahwa ijin BCA belum jelas. Kalau benar demikian kenapa harus ditinjau lagi, bila perlu koordinasi langsung dengan kepolisian karena ini sudah mengarah pada persoalan tindak pidana,” tegas Badrin, Senin (14/3).
Salah satu persyatan yang belum dipenuhi BCA, kata Badrin, yakni ijin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Jika belum jelas, menurut Badrin, Komisi III yang dipimpin Syarifudin Tjatjo atau yang akrab disapa Om Arif dapat mengundang seluruh SKPD yang berkaitan dengan izin usaha atau bangunan untuk mengungkap teka-teki di balik keberadaan BCA yang belakangan dituding sebagai dalang penyebab krisis air.
“Kalau ijinya tidak jelas lalu perusahaan dengan beraninya berproduksi sudah seharusnya ada keterlibatan yudikatif. Bisa jadi ada indikasi pencurian air hingga mengenai legalitas bagunan dan ijin usaha,” katanya.
Politikus asal Fraksi-Demokrat ini juga menilai, terkait BCA terdapat wewenang Dinas Petarung, yakni terkait penambahan bangunan, maka yang perlu dilakukan Komisi III memanggil seluruh SKPD terkait agar persoalan ini menjadi terang.
“Kalau ijinya tidak jelas supaya dibongkar saja bangunannya. Yang dikhawatirkan adalah ketika ada upaya perusahaan untuk melengkapi persyaratan yang kemudian tidak dilalui secara prosedural. Kami tidak ingin ada informasi mengenai ‘papa minta air’ jilid II lagi, ini akan merusak citra kelembagaan DPRD,” imbuhnya.
Karena itu saran Badrin, ketimbang membuang tenaga dan waktu untuk meninjau perusahaan yang jelas tak memiliki ijin, alangkah baiknya Komisi III kembali membahas persoalan ini dengan mengundang seluruh SKPD terkait, perusahaan dan pihak terkait lainnya.
“Sebab, kalau untuk meninjau ijin, Komisi II juga memiliki wewenang terkait Amdal,” pungkasnya.(man)

About uman