Home » Berita Utama » Keputusan Aduan Panwasli Tunggu Hasil Pleno
Keputusan Aduan  Panwasli Tunggu  Hasil Pleno
Santo Gotia

Keputusan Aduan Panwasli Tunggu Hasil Pleno

LUWUK—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) akhirnya membuka sidang atas perkara nomor 79/DKPP-PKE-V/2016, Senin (14/3).  Tim Analisis dan Verifikasi DKPP RI, Santo Gotik menyampaikan, sidang yang digelar DKP merupakan sidang perdana dengan agenda pemeriksanaan perkara dimana selaku teradu adalah salah satu anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banggai, Supriyadi Djafar  atas dugaan pelanggaran kode etik.
“Yang digelar hari ini adalah sidang perdana atas aduan Ketua Panwasli Banggai, Alwin Palalo dengan teradu komisioner KPU,” jelas Santo, Senin (14/3).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis yang juga anggota DKPP RI, Endang Wihdatiningtyas bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulteng di kantor Bawaslu Sulteng memaparkan materi pengaduan, yakni pertama; bahwa teradu (Supriyadi Djafar,red) pada tanggal 15 Januari 2014 membuat surat pesanan iklan layanan masyarakat dengan menggunakan logo KPU Kabupaten Banggai kepada PT Radio Swara Bahana Mutiara. Iklan ini ditujukan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, padahal menurut pengadu (Alwin Palalo,red) ini bukanlah kewenangan teradu. Dalam surat pesanan slot iklan ini telah disepakati KPU Banggai akan membayar sebesar Rp 40.800.000 tetapi kenyataannya uang yang diberikan kepada saudara Muhlis Pampawa (Manajer Station Radio Swara Bahana Mutiara) hanya Rp 1.500.000 yang menurut pengadu selebihnya diambil oleh teradu. Kedua, bahwa teradu pada tanggal 20 Maret 2015 melalui SMS memanggil saudara Effendy Syamsul ke rumahnya untuk melakukan transaksi dengan janji dan iming-iming akan memberikan proyek pencetakan spanduk, sosialisasi pembuatan formulir dan lain-lain dengan menggunakan bukti RAB KPU Banggai dengan catatan, Effendy Syamsul memberikan panjar (jaminan) uang sebesar Rp 2.500.000 terlebih dahulu kepada teradu yang pada kenyataannya proyek tersebut tidak pernah ada. Selain itu, teradu juga memesan pengadaan kaos untuk sosialisasi melalui kegiatan jalan santai tetapi tidak pernah dilaksanakan. Kegiatan atau tindakan yang diperbuat Teradu tersebut tidak pernah melalui mekanisme pleno.
“Untuk selanjutnya DKPP akan mengadakan pleno di Jakarta dan menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan,” kata Santo.
Hal itu bertujuan, untuk memutuskan apakah perlu dilakukannya sidang lanjutan ataukah fakta dan bukti tersebut telah dipandang cukup.
“Kalau dipandang cukup maka DKPP akan mengeluarkan keputusan atas perkara yang diadukan Alwin Palalo,” pungkasnya.(man)

About uman