Home » Berita Utama » Camat “Galau” di Forum SKPD
Camat “Galau” di Forum SKPD
Camat Pagimana Safrudin Hinelo saat mengeluarkan uneg uneg pada pelaskanaan kegiatan Forum SKPD, Kamis (10/3).

Camat “Galau” di Forum SKPD

LUWUK-Ada hal menarik saat pelaksanaan Forum SKPD yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banggai  di Hotel Estrella, Kamis (10/3). Terlihat hampir seluruh camat se-Kabupaten Banggai galau dan mengeluarkan uneg uneg di hadapan pimpinan rapat yang diwakili oleh unsur eksekutif maupun legislatif.
Satu demi satu para camat dipersilahkan berbicara dengan tujuan mensinkronkan rencana kerja kecamatan dengan SKPD pada tahun anggaran 2017 mendatang. Namun yang terjadi, para camat justru menyoroti SKPD yang dianggap tidak sejalan, bahkan tidak merealisasikan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun sebelumnya.
Camat Luwuk Utara Jamil Tengkeran menyatakan, jika ada program baru yang akan diusulkan melalui Forum SPKD, maka akan tidak sesuai dengan pelaksanaan Musrenbang tahap I dan II beberapa waktu yang lalu. Kata dia, dari tahun ke tahun, hasil dari Musrenbang yang diusulkan setiap desa maupun kelurahan kadang tidak terealisasi. “Bagimana mungkin mau usulkan lagi program yang baru Forum SKPD ini,” tuturnya.
Selain itu, terdapat bantuan yang dikucurkan SKPD kepada masyarakat, namun anehnya bantuan tersebut tidak sesuai dengan Musrenbang. “Ini pertanda tidak ada komunikasi yang baik antara pihak SKPD dan Kecamatan dalam merealisasikan hasil Musrenbang,” tandas Jamil.
Berbeda dengan Camat Batui Selatan  Rusdianto Lamala. Ia justru lebih menginginkan adanya penambahan anggaran di setiap kecamatan. Pasalnya, pemerintah kecamatan dianggap tidak bisa melaksanakan program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan anggaran miliaran rupiah di desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
“Bagaimana mungkin kami bisa mengimbangi program di tingkat desa jika anggaran kami hanya Rp 400 hingga 500 juta saja. Sementara desa bisa mencapai Rp 1 hingga 2 miliaran per tahunnya,” ungkapnya.
Apalagi, kata dia, pemerintah kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tapal batas antara desa. Meskipun, penyelesaian bisa dialokasikan melalui ADD, tapi tim kecamatan yang akan dibentuk harus dianggarkan melalui pos anggaran di kecamatan. “Untuk tahun anggaran 2017 mendatang, anggaran kecamatan sebaiknya juga mencapai miliaran rupiah,” papar Rusdianto.
Sementara itu, Camat Pagimana Safrudin Hinelo menyatakan, anggota DPRD Banggai sudah melaksanakan reses perseorangan. Dengan demikian, apa yang menjadi temuan anggota DPRD tersebut harus dimasukan dalam progran perencanaan.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai diminta untuk segera mengelola Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di daerah ini. Khususnya bagi perusahaan yang bergerak pada pengolahan minyak dan gas (migas). Dengan begitu program pemberdayaan yang dialokasikan melalui CSR harus dirasakan oleh suluruh masyarakat Kabupaten Banggai, jangan terfokus pada wilayah penghasil migas saja.
“Perusahaan migas itu adalah kekayaan alam Kabupaten Banggai, bukan kekayaan alam wilayah wilayah tertentu saja. Masyarakat yang berada jauh dengan lokasi perusahaan juga berhak menerima program CSR tersebut,” tegasnya.
Didi Hinelo menambahkan, seluruh masyarakat Kabupaten Banggai berhak menikmati hasil kekayaan alamnya. Ia menyayangkan, masyarakat hanya diberikan iming iming oleh perusahaan migas, dengan hasil alam akan mensejahterakan masyarakat. Namun kenyataannya hanya sebagian masyarakat saja yang bisa menikmati hasil alam  tersebut. “Kami tidak ingin lagi dinonabobokan oleh perusahaan migas. Masyarakat menuntut keadilan tentang program CSR itu,” tandas lulusan STPND itu. (awi)

About uman